Aset Digital dalam Warisan: Wallet, akses, dan pajak perlu dibahas bersama

Inventaris tidak sama dengan membocorkan kunci

Pemilik aset perlu meninggalkan peta yang membuat keluarga mengetahui apa yang ada tanpa memberi akses bebas selama pemilik masih hidup. Peta itu dapat memuat nama exchange, alamat wallet publik, jenis jaringan, perangkat yang digunakan, lokasi dokumen, kontak profesional, serta gambaran prosedur. Seed phrase dan private key disimpan terpisah dengan perlindungan lebih kuat.

Alamat publik aman digunakan untuk memeriksa saldo, tetapi jangan menganggap saldo layar sebagai nilai pasti. Wallet dapat berisi token spam, aset tidak likuid, posisi DeFi, NFT, atau token yang mewakili klaim pada protokol. Ada pula aset yang sedang di-staking, menjadi jaminan pinjaman, atau berada pada bridge. Inventaris perlu menjelaskan posisi, bukan hanya daftar simbol.

Untuk akun kustodian, catat identitas hukum pemilik akun, email terdaftar, nomor telepon, metode autentikasi, dan prosedur waris platform. Jangan menyimpan kata sandi dalam dokumen inventaris yang mudah ditemukan. Platform dapat meminta akta kematian, bukti hubungan, penetapan ahli waris, atau dokumen lain. Persyaratannya dapat berubah, sehingga tautan bantuan perlu ditinjau berkala.

Untuk self-custody, tidak ada customer service yang dapat mengatur ulang private key. Rencana pemulihan harus diuji. Multisignature, pembagian akses, atau pengaturan kustodian profesional dapat membantu, tetapi juga menciptakan ketergantungan baru. Pastikan orang yang ditunjuk memahami perannya dan tidak dapat bertindak sendiri bila itu bukan maksud pemilik.

Hak waris dan kemampuan teknis harus bertemu

Dokumen wasiat atau perencanaan waris tidak seharusnya menuliskan seed phrase secara terbuka. Ia mengatur siapa berhak dan siapa berwenang menjalankan proses. Instruksi teknis terpisah menjelaskan bagaimana mengidentifikasi serta mengakses aset setelah syarat hukum terpenuhi.

Hukum waris yang berlaku dapat dipengaruhi agama, hubungan keluarga, status perkawinan, wasiat, dan fakta lain. Aset digital tidak menghapus kerangka tersebut. Karena itu, jangan memakai fitur dead-man switch atau transfer otomatis tanpa menilai apakah hasilnya selaras dengan hak ahli waris dan aturan yang berlaku. Smart contract dapat mengeksekusi kode, tetapi tidak menilai sengketa keluarga.

Pelaksana waris juga perlu batas kewenangan. Apakah ia hanya menginventarisasi, boleh memindahkan ke wallet aman, boleh menjual untuk membayar kewajiban, atau harus menunggu persetujuan ahli waris? Keputusan tersebut ditulis agar tindakan on-chain tidak tampak sebagai transfer tanpa dasar.

Jika perusahaan memegang aset digital atas nama pendiri atau sebaliknya, pemisahan harus dibereskan sebelum terjadi peristiwa waris. Wallet yang bercampur antara pribadi dan badan usaha dapat memicu sengketa kepemilikan. Rekonsiliasi buku perusahaan, keputusan direksi, bukti sumber dana, dan kontrol akses menjadi bagian dari bukti, bukan urusan teknis belaka.

Hari ketika pemilik meninggal bukan selalu hari aset diterima ahli waris

Ada beberapa tanggal yang perlu dicatat: tanggal kematian, tanggal hak ahli waris dibuktikan, tanggal akses diperoleh, tanggal aset dipindahkan, dan tanggal aset dibagi atau dijual. Selisihnya bisa berbulan-bulan. Nilai token dapat berubah tajam selama proses.

Kronologi tersebut membantu menentukan posisi pada laporan dan menjelaskan perubahan nilai. Simpan saldo pada tanggal-tanggal relevan dengan sumber harga serta keterbatasannya. Untuk token tidak likuid, jangan memaksakan harga tinggi dari perdagangan tipis. Untuk posisi DeFi, pisahkan aset pokok, reward, utang, dan risiko likuidasi.

Biaya juga perlu diurai. Ada biaya notaris atau penasihat, gas fee, biaya platform, biaya kustodian, serta kemungkinan biaya penjualan. Jangan mengurangi seluruh biaya dari nilai warisan tanpa analisis. Catat bruto dan biaya terpisah agar perlakuannya dapat dinilai sesuai aturan.

Warisan bukan objek PPh, tetapi cerita pajaknya belum selesai

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengecualikan warisan dari objek PPh. Artinya, penerimaan warisan oleh ahli waris pada prinsipnya bukan penghasilan yang dikenai PPh. Namun kesimpulan itu tidak berarti aset digital boleh hilang dari dokumentasi atau seluruh transaksi setelahnya bebas pajak.

Ahli waris perlu dapat membuktikan bahwa aset benar-benar berasal dari warisan. Dokumen kematian, bukti ahli waris, daftar pembagian, identitas wallet, laporan platform, serta transaction hash menghubungkan asal aset. Transfer token dari wallet almarhum ke wallet ahli waris tanpa dokumen hanya terlihat sebagai perpindahan alamat.

Ketika ahli waris kemudian menjual aset kripto, transaksi penjualan menjadi peristiwa baru. Sejak 1 Agustus 2025, PMK 50 Tahun 2025 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 final atas penghasilan penjual dari transaksi perdagangan aset kripto dalam lingkupnya. Dasarnya adalah nilai transaksi dan mekanismenya bergantung pada status penyelenggara. Pengecualian warisan dari objek PPh tidak otomatis mengecualikan penjualan sesudah aset diwarisi.

Reward staking yang terus timbul setelah kematian juga perlu dipisahkan dari aset pokok warisan. Tentukan kapan reward diperoleh, siapa yang mempunyai hak ekonomis, dan bagaimana nilainya dicatat. Jangan memasukkan seluruh saldo saat distribusi sebagai satu nilai warisan jika sebagian terbentuk dari aktivitas setelah tanggal kematian.

Daftar harta membutuhkan kesinambungan

SPT terakhir almarhum, bila wajib disampaikan sesuai kondisi, perlu direkonsiliasi dengan inventaris. Apakah aset kripto pernah dicantumkan? Apakah penghasilan perdagangan dan bukti pungut telah dilaporkan? Apakah ada wallet atau platform luar negeri yang tidak masuk catatan? Tujuannya bukan langsung menyimpulkan pelanggaran, melainkan menemukan data yang harus dibereskan.

Pada sisi ahli waris, aset yang masih dimiliki perlu dipertimbangkan dalam daftar harta dengan tahun perolehan dan dasar nilai yang dapat dijelaskan. Catatan harus menghubungkan nilai dari pembagian warisan ke saldo aktual. Jika aset dibagi kepada beberapa orang, tunjukkan unit token yang diterima masing-masing, bukan hanya persentase teoritis.

Jika terdapat kewajiban pajak almarhum yang belum diselesaikan, pengurus warisan perlu memperoleh nasihat mengenai prosesnya. Jangan menjual aset diam-diam lalu membagi hasil sebelum memetakan kewajiban, biaya, dan kewenangan. Untuk nilai material atau keluarga dengan lebih dari satu yurisdiksi, koordinasikan penasihat hukum, pajak, dan ahli aset digital.

Pembagian dalam unit token sering lebih jelas daripada membagi nilai rupiah secara teoritis. Jika tiga ahli waris memperoleh persentase berbeda, catat jumlah token, waktu, alamat tujuan, sisa karena pembulatan, dan siapa menanggung gas. Bila satu ahli waris memilih menerima rupiah sementara yang lain menerima token, penjualan untuk membayar rupiah merupakan transaksi yang perlu dipisahkan dari pembagian warisan.

Hindari menggunakan satu harga hari kematian untuk semua tujuan. Nilai untuk inventaris, pembagian keluarga, pembukuan, dan penjualan dapat memakai tanggal serta fungsi berbeda. Pertahankan masing-masing tanpa menimpa data awal. Jika token mengalami perubahan kontrak atau redenominasi selama proses, buat tabel konversi agar jumlah sebelum dan sesudah tetap dapat ditelusuri.

Risiko lintas negara sering tersembunyi di balik aplikasi

Exchange yang digunakan dapat berada di luar Indonesia, sementara pemilik atau ahli waris tinggal di negara berbeda. Platform bisa menerapkan hukum dan prosedur yurisdiksi lain. Domisili pajak, lokasi ahli waris, dan ketentuan waris lintas negara dapat menciptakan kewajiban tambahan.

Crypto-Asset Reporting Framework atau CARF juga mendorong pertukaran informasi relevan mengenai transaksi aset kripto antar-yurisdiksi melalui penyedia jasa yang tercakup. Indonesia telah memasukkan kerangka ini dalam PMK 108 Tahun 2025. Transparansi data makin berkembang, sehingga daftar platform dan negara domisili sebaiknya akurat. Jangan menganggap akun luar negeri tidak dapat dikaitkan dengan pemilik hanya karena menggunakan aset digital.

Perlindungan data tetap penting. Ahli waris tidak perlu mengirim private key kepada platform, penasihat, atau otoritas. Dokumen identitas dan laporan keuangan dikirim melalui kanal resmi. Waspadai orang yang mencari keluarga berduka melalui informasi publik dan menawarkan pemulihan dengan meminta pembayaran awal atau seed phrase.

Latihan waris lebih berguna daripada dokumen yang tidak pernah diuji

Setahun sekali, lakukan dry run tanpa membuka rahasia penuh. Minta orang tepercaya menjelaskan langkah yang akan dilakukan jika pemilik tidak dapat membantu. Apakah ia tahu lokasi inventaris? Dapatkah ia membedakan hardware wallet dengan flashdisk? Tahu siapa yang harus dihubungi? Dapatkah dua pemegang kunci multisignature bekerja bersama?

Uji juga kelengkapan catatan pajak. Pilih satu aset dan telusuri dari bukti pembelian, wallet, harga perolehan, transaksi staking atau swap, sampai nilai dalam daftar harta. Jika pemilik sendiri tidak dapat menjelaskannya sekarang, keluarga akan jauh lebih sulit melakukannya nanti.

Perbarui inventaris ketika membuka wallet baru, mengganti ponsel, pindah exchange, memasuki protokol DeFi, atau mengubah rencana keluarga. Tutup akun kosong bila aman dan simpan laporan terakhirnya. Catat perangkat rusak atau kunci yang dipindahkan. Versi lama tidak langsung dimusnahkan karena dapat menjelaskan transaksi historis.

Tentukan pula jadwal retensi dan orang yang boleh membaca setiap lapisan. Ahli waris mungkin perlu mengetahui inventaris, tetapi tidak perlu memegang seluruh kredensial sekarang. Penasihat pajak membutuhkan ledger dan dokumen asal aset, bukan akses untuk memindahkan token. Pembagian kewenangan ini mengurangi risiko sekaligus menjaga bukti.

Satu paket warisan digital yang sehat akhirnya mempunyai lapisan terpisah: dokumen hukum tentang hak, inventaris tentang aset, instruksi tentang akses, ledger tentang nilai dan transaksi, serta protokol keamanan tentang siapa boleh melakukan apa. Tidak ada seed phrase di SPT dan tidak ada aturan pajak di blockchain. Keduanya baru terhubung melalui dokumentasi manusia.

Aset digital membuat perencanaan waris lebih mendesak, bukan lebih sederhana. Hak tanpa akses bisa menjadi angka yang tidak pernah dipulihkan. Akses tanpa kewenangan dapat berubah menjadi sengketa. Transfer tanpa catatan dapat tampak seperti penghasilan biasa. Dengan membahas wallet, akses, hukum, dan pajak sejak pemilik masih dapat menjelaskan semuanya, keluarga tidak dipaksa menyelesaikan teka-teki teknis di tengah masa berkabung.