Author name: EPajak.OR.ID

Engagement Letter Pajak: Scope, limitation, dan tanggung jawab jangan cuma formalitas

Keputusan tentang kontrak kerja sebagai operating manual hubungan klien dan penasihat sering terlihat administratif sampai satu detail kecil berubah menjadi tenggat, selisih data, atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang yang memegang file. Secara operasional, bagi pembaca…

Engagement Letter Pajak: Scope, limitation, dan tanggung jawab jangan cuma formalitas Read More »

Kuasa Keluarga untuk Orang Pribadi, Kuasa Profesional untuk Kasus Kompleks: Di Mana Garis Praktisnya?

Pertanyaan paling berguna mengenai garis keputusan berbasis substansi, sengketa, nilai, kapasitas, dan kerahasiaan bukan siapa yang paling cepat menjawab. Pada kondisi tersebut, pertanyaannya adalah siapa memegang fakta, siapa menguji alasan, dan siapa akhirnya menanggung keputusan. Untuk pekerjaan ini…

Kuasa Keluarga untuk Orang Pribadi, Kuasa Profesional untuk Kasus Kompleks: Di Mana Garis Praktisnya? Read More »

Memilih Kuasa Pajak setelah PMK 44/2026: Buat Keputusan Berdasarkan Kompleksitas Kasus

Pada kondisi tersebut, ada perbedaan besar antara pekerjaan yang tampak selesai dan pekerjaan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan itu sangat terasa ketika topiknya adalah matriks pemilihan keluarga, konsultan, atau pihak lain sesuai kebutuhan dan risiko. Pada kondisi tersebut…

Memilih Kuasa Pajak setelah PMK 44/2026: Buat Keputusan Berdasarkan Kompleksitas Kasus Read More »

Pajak Kripto 2026: Mengapa Pembelian Kripto Tidak Lagi Dikenai PPN tetapi PPh Tetap Ada?

Di layar aplikasi, perubahan pajak kripto tampak sederhana. Seseorang menekan tombol beli, melihat rincian biaya, lalu bertanya mengapa komponen PPN atas aset kripto tidak lagi muncul. Pertanyaan berikutnya biasanya lebih tajam: kalau PPN sudah tidak ada, mengapa transaksi…

Pajak Kripto 2026: Mengapa Pembelian Kripto Tidak Lagi Dikenai PPN tetapi PPh Tetap Ada? Read More »

Aturan Kuasa Pajak 2026 Membuat Akses Lebih Fleksibel, Tapi Governance Tetap Tidak Boleh Longgar

Keputusan tentang kerangka tata kelola menyeluruh setelah perluasan pilihan kuasa sering terlihat administratif sampai satu detail kecil berubah menjadi tenggat, selisih data, atau pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang yang memegang file. Secara operasional, bagi pembaca ePajak.or.id…

Aturan Kuasa Pajak 2026 Membuat Akses Lebih Fleksibel, Tapi Governance Tetap Tidak Boleh Longgar Read More »

Investor Kripto Punya Banyak Wallet: Cara membangun rekonsiliasi yang tidak bergantung pada satu exchange

Saldo pada exchange A menunjukkan 0,4 Bitcoin. Hardware wallet menyimpan 0,7 Bitcoin. Di exchange B ada riwayat penjualan, sementara sebuah wallet lama masih menerima airdrop kecil. Jika investor hanya mengunduh laporan dari satu aplikasi, tidak ada satu pun…

Investor Kripto Punya Banyak Wallet: Cara membangun rekonsiliasi yang tidak bergantung pada satu exchange Read More »

Trading Kripto di Platform Dalam Negeri vs Luar Negeri: Mengapa tarif pemungutannya bisa berbeda?

Dua trader menjual aset dengan nilai yang sama, tetapi pajak yang muncul dapat berbeda jauh. Yang pertama memakai Pedagang Aset Keuangan Digital dalam negeri dan melihat PPh Pasal 22 final 0,21 persen. Yang kedua bertransaksi melalui penyelenggara luar…

Trading Kripto di Platform Dalam Negeri vs Luar Negeri: Mengapa tarif pemungutannya bisa berbeda? Read More »

Scroll to Top