Pajak

Whistleblowing Internal dan Pajak: Bagaimana perusahaan menangani indikasi manipulasi tanpa merusak bukti?

Sebuah laporan internal menyebut invoice dipecah agar lolos approval, tanggal dokumen diubah, dan perlakuan pajak diminta mengikuti target kas. Belum tentu semua tuduhan benar. Namun satu tindakan ceroboh dapat membuat perusahaan kehilangan kesempatan mengetahui fakta: atasan meneruskan pesan…

Whistleblowing Internal dan Pajak: Bagaimana perusahaan menangani indikasi manipulasi tanpa merusak bukti? Read More »

Audit Pajak Mendadak Terasa Mendadak karena Data Tidak Pernah Dipersiapkan

Surat pemeriksaan memiliki tanggal. Kepanikan perusahaan biasanya punya sejarah yang jauh lebih panjang. Kontrak tidak diarsipkan, rekonsiliasi ditunda, orang pindah tanpa handover, dan keputusan pajak disimpan dalam kepala. Ketika permintaan dokumen tiba, semua kelemahan itu muncul pada minggu…

Audit Pajak Mendadak Terasa Mendadak karena Data Tidak Pernah Dipersiapkan Read More »

Compliance Score Internal: Bisakah perusahaan menilai kesehatan pajaknya sendiri tiap kuartal?

Jawaban singkatnya bisa, selama skor tidak diperlakukan sebagai sertifikat bahwa perusahaan “aman”. Compliance score internal adalah alat navigasi. Ia membantu manajemen melihat apakah pelaporan tepat waktu, angka dapat direkonsiliasi, kontrol benar-benar berjalan, dan risiko mendapat tindak lanjut. Ia…

Compliance Score Internal: Bisakah perusahaan menilai kesehatan pajaknya sendiri tiap kuartal? Read More »

Faktur Fiktif dan Vendor Bermasalah: Prosedur onboarding vendor sebagai garis pertahanan pertama

Masalah vendor sering baru terlihat setelah pembayaran: rekening berbeda, alamat tidak jelas, dokumen pajak tidak sinkron, atau barang dan jasa sulit dibuktikan. Pada titik itu, perusahaan sudah memiliki invoice, jurnal, faktur pajak, dan mungkin kredit pajak dalam SPT…

Faktur Fiktif dan Vendor Bermasalah: Prosedur onboarding vendor sebagai garis pertahanan pertama Read More »

PMK 44 Tahun 2026 Mengubah Aturan Kuasa Wajib Pajak: Siapa yang Sekarang Bisa Mewakili Anda?

Di atas kertas, peta tiga kategori kuasa dan tanggung jawab yang tetap berada pada wajib pajak tampak dapat dibereskan dengan satu rapat dan beberapa dokumen. Di lapangan, kualitas keputusan ditentukan jauh sebelum dokumen terakhir ditandatangani. Bagi pembaca ePajak.or.id…

PMK 44 Tahun 2026 Mengubah Aturan Kuasa Wajib Pajak: Siapa yang Sekarang Bisa Mewakili Anda? Read More »

Setelah Pemeriksaan Selesai: Pelajaran apa yang harus masuk SOP agar temuan tidak berulang?

Pemeriksaan selesai, keputusan sudah diterima, pembayaran atau tindak lanjut sudah dipilih, dan data room akhirnya sepi. Banyak perusahaan menutup folder lalu kembali ke rutinitas. Dua tahun kemudian, temuan yang sama muncul dengan orang berbeda dan nilai lebih besar…

Setelah Pemeriksaan Selesai: Pelajaran apa yang harus masuk SOP agar temuan tidak berulang? Read More »

Suami atau Istri Jadi Kuasa Pajak: Apa batas kewenangan yang perlu ditulis jelas?

Pertanyaan paling berguna mengenai pemisahan peran pasangan, pemilik data, dan pengambil keputusan bukan siapa yang paling cepat menjawab. Pertanyaannya adalah siapa memegang fakta, siapa menguji alasan, dan siapa akhirnya menanggung keputusan. Dalam pengujian, bagi pembaca ePajak.or.id, isu ini…

Suami atau Istri Jadi Kuasa Pajak: Apa batas kewenangan yang perlu ditulis jelas? Read More »

Anggota Keluarga Bisa Jadi Kuasa Pajak: Kapan Praktis, Kapan Tetap Lebih Aman Pakai Profesional?

Banyak organisasi membahas batas praktis antara kepercayaan keluarga dan kebutuhan kompetensi profesional ketika masalah sudah berada di meja CFO. Padahal sebagian besar risiko lahir dari pembagian peran dan data yang tidak pernah dibuat terang sejak awal. Secara operasional…

Anggota Keluarga Bisa Jadi Kuasa Pajak: Kapan Praktis, Kapan Tetap Lebih Aman Pakai Profesional? Read More »

Scroll to Top