https://epajak.or.id Pajak dan Dasar Hukum Jasa Maklon , Jadi gini, guys. Kalau ngomongin soal pajak di dunia bisnis, gak bisa lepas dari dasar hukum yang berlaku. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Ini yang jadi acuan utama buat semua aturan pajak yang ada di Indonesia. Gak ketinggalan, ada juga aturan-aturan khusus yang mengatur jasa maklon, kayak PMK 131/2024 yang bilang soal pajak pertambahan nilai, dan PMK 168/2023 buat pajak penghasilan atas jasa. Jadi, biar gak salah langkah, pastikan tahu dasar hukumnya!

B. Latar Belakang Jasa Maklon

Oke, sekarang kita bahas tentang jasa maklon. Jadi gini, maklon itu kayak jasa outsourcing buat produksi barang. Misalnya, kamu punya brand produk skincare dan pengen produkmu ada di pasaran, tapi gak mau repot sama proses produksi. Nah, kamu bisa pake jasa maklon ini. Kamu yang ngasih spesifikasi produk dan bahan baku, sementara proses produksinya dikerjain sama perusahaan maklon.

Kenapa sih model ini makin populer? Ya, karena efisien dan hemat biaya. Kamu bisa lebih fokus ke pemasaran, riset, dan branding, sementara produksi barang diserahkan ke pihak yang lebih ahli. Tapi, meskipun bisnis ini keren, pajaknya tetep harus dipahami.

C. Definisi Jasa Maklon

Jadi gini, biar gak salah paham, jasa maklon itu udah diatur dalam PMK 141/2015. Intinya, jasa maklon itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa (misalnya perusahaan maklon) untuk memproduksi barang sesuai permintaan pengguna jasa (kamu). Nah, yang bikin menarik adalah, bahan baku atau bahan setengah jadi itu seringkali disediakan sama kamu, dan hasil akhirnya sepenuhnya jadi milikmu. Jadi, maklon itu semacam “kerjasama produksi,” bukan cuma beli barang jadi dari pihak lain.

Beberapa contoh yang umum tuh kayak maklon skincare, maklon pakaian, atau maklon makanan. Jadi kalau kamu punya bisnis yang butuh produksi massal, maklon bisa jadi solusi efisien.

D. Aspek Pajak atas Jasa Maklon

Nah, di balik segala kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan jasa maklon, ada pajak yang perlu kita pertimbangkan. Jadi, ada beberapa jenis pajak yang terlibat dalam jasa maklon, dan kita bakal bahas satu per satu.

D.1 PPh Pasal 21

Gini, misalnya kamu bekerja sama dengan penyedia jasa maklon yang orang pribadi (bukan perusahaan), kamu sebagai pengguna jasa wajib memotong PPh Pasal 21. Pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh pemberi jasa (dalam hal ini, penyedia jasa maklon). Cara menghitungnya gimana? Jadi, kamu harus mengalikan penghasilan bruto penyedia jasa dengan tarif yang berlaku.

Contohnya gini, kalau penghasilan bruto yang diterima penyedia jasa maklon itu Rp10.000.000, maka kamu akan potong PPh Pasal 21 sekitar 5% dari jumlah itu. Tapi ingat, pemotongan ini harus dilakukan tepat waktu. Setelah dipotong, kamu harus menyetorkan pajaknya ke negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

D.2 PPh Pasal 23

Lanjut, PPh Pasal 23 juga berperan dalam dunia jasa maklon, tapi ini berlaku kalau penyedia jasa maklon itu adalah badan (perusahaan). Imbalan yang diterima badan ini akan dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto yang dibayarkan oleh pengguna jasa. Jadi, jika kamu bayar Rp100.000.000 ke perusahaan maklon, kamu harus potong pajak sebesar 2% atau sekitar Rp2.000.000.

Yang perlu diperhatikan adalah kamu harus punya bukti yang jelas, seperti faktur, buat biaya pengadaan bahan baku, karena ini yang akan menentukan jumlah bruto untuk pemotongan PPh Pasal 23.

D.3 PPh Pasal 15

Ada juga yang namanya PPh Pasal 15, dan ini berlaku untuk jasa maklon internasional. Misalnya, kamu punya perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan asing untuk produksi mainan anak-anak. Kalau kamu berurusan dengan perusahaan asing, biasanya dikenakan tarif PPh Pasal 15.

Dengan menggunakan norma penghitungan khusus, penghasilan neto yang diperoleh dari jasa maklon internasional akan dikenakan pajak sebesar 22% dari hasil perhitungan tersebut. Jadi, kalau kamu kerjasama dengan perusahaan luar negeri, ini wajib banget kamu pahami agar tidak ada masalah pajak di kemudian hari.

D.4 PPN

Yang gak kalah penting, ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jadi, PPN 12% dikenakan pada penyerahan jasa maklon yang dilakukan di dalam daerah pabean (Indonesia). Kamu yang menggunakan jasa maklon di dalam negeri wajib memungut PPN ini dari penyedia jasa maklon. Namun, jika jasa maklon digunakan untuk ekspor (misalnya kamu buat produk di Indonesia tapi dijual ke luar negeri), maka tarif PPN yang dikenakan adalah 0%.

Tapi, ekspor jasa maklon ini punya aturan khusus, dan kamu harus paham betul agar gak keliru. Misalnya, bahan baku harus disediakan oleh penerima ekspor, dan barang yang dihasilkan harus dikirim ke luar negeri menggunakan mekanisme ekspor barang.

E. Ilustrasi Kasus: Perhitungan Pajak atas Jasa Maklon

Misalnya nih, PT Sinar Terang mau bikin seragam kantor di PT Bersama. PT Sinar Terang menyediakan bahan baku utama (kain), dan PT Bersama menyediakan bahan tambahan (kain lainnya). Total biaya jasa yang dibayar PT Sinar Terang untuk pembuatan seragam adalah Rp250.000.000.

PT Sinar Terang wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran tersebut, dengan perhitungan:

PPh Pasal 23 = 2% x Rp250.000.000 = Rp5.000.000

Tapi, karena PT Bersama juga mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp80.000.000 untuk bahan kain tambahan (dan gak ada faktur untuk bahan tersebut), maka total bruto yang digunakan untuk menghitung pajak jadi Rp330.000.000.

PPh Pasal 23 = 2% x Rp330.000.000 = Rp6.600.000

Jadi, PT Sinar Terang harus memotong Rp6.600.000 sebagai PPh Pasal 23 dan menyetorkannya ke kas negara. Jangan lupa, bukti pemotongan pajak harus diberikan ke PT Bersama, ya!

F. Kesimpulan

Bisnis jasa maklon memang bisa sangat menguntungkan, apalagi buat pelaku usaha yang ingin fokus pada riset dan pemasaran tanpa pusing soal produksi. Tapi, jangan lupa soal pajaknya. Dengan memahami berbagai macam pajak yang terlibat, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 15, dan PPN, kamu bisa berjalan lebih tenang dan pastinya lebih aman dari masalah perpajakan yang bisa muncul. Jadi, meskipun bisnis maklon menarik, pastikan kamu juga paham betul tentang kewajiban pajak yang ada!

penulis tamu dari : notarisdanppat.com