epajak.or.id Panduan Pajak untuk Pedagang Eceran , Dasar Hukum Pajak untuk Pedagang Eceran. Pajak yang dikenakan pada pedagang eceran sebenarnya sudah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, yang menjadi dasar bagi peraturan perpajakan di Indonesia, termasuk penghasilan yang diperoleh pedagang eceran. Pedagang eceran juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) bagi pengusaha dengan omzet tertentu, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 yang mengatur pajak atas penghasilan dari usaha.

Namun, bukan hanya PPh yang menjadi kewajiban pedagang eceran. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berlaku bagi pedagang yang sudah tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang wajib memungut PPN atas setiap transaksi penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir.

B. Definisi dan Ruang Lingkup Pedagang Eceran

Pedagang eceran bukanlah profesi yang baru di Indonesia. Bahkan, mungkin banyak dari kita yang terlibat dalam perdagangan eceran, baik itu berjualan di kios, toko, atau bahkan secara daring. Nah, menurut PMK 18/2021, pedagang eceran adalah mereka yang melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir. Ini bisa dilakukan secara langsung di tempat jual beli atau melalui sistem elektronik.

Sebagai pedagang eceran, lo akan menjual barang kepada pembeli yang langsung mengonsumsinya tanpa melalui proses lebih lanjut seperti jual beli untuk produksi atau komersialisasi. Misalnya, penjual di pasar, toko kelontong, atau bahkan online shop yang menjual barang untuk konsumsi pribadi.

C. Hak Pedagang Eceran dalam Lingkup Pajak

Sebagai wajib pajak, pedagang eceran memiliki hak yang sama seperti wajib pajak lainnya. Hak ini dijamin oleh hukum dan sangat penting untuk diketahui, supaya lo bisa melindungi diri dan hak-hak lo dalam urusan pajak. Berikut hak-haknya:

Mendapatkan Informasi Pajak: Lo berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai kewajiban perpajakan dari petugas pajak.
Pembetulan SPT: Jika lo merasa ada kesalahan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), lo berhak untuk membetulkannya.
Kelebihan Pajak: Jika lo membayar pajak lebih dari yang seharusnya, lo berhak untuk meminta pengembalian kelebihan pajak tersebut.
Upaya Hukum: Lo juga berhak mengajukan keberatan, banding, atau bahkan peninjauan kembali jika merasa ada ketidakadilan dalam pengenaan pajak.
Kerahasiaan Data: Data lo sebagai wajib pajak harus dijaga kerahasiaannya oleh pihak pajak.

D. Kewajiban Pedagang Eceran dalam Lingkup Pajak

Namun, dengan hak-hak yang didapatkan, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai pedagang eceran, lo harus:

Mendaftarkan Diri ke KPP: Jika lo belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), lo wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Menjaga Catatan dan Dokumen Pajak: Lo wajib mencatat dan menyimpan bukti transaksi serta dokumen yang berhubungan dengan usaha lo.
Melaporkan Pajak Secara Mandiri: Dengan sistem self-assessment, lo wajib menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri.

Jika omzet lo melebihi batas tertentu, yaitu Rp4,8 miliar, lo harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang mengharuskan lo untuk memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

E. Perlakuan Pajak pada Pedagang Eceran

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah dua jenis pajak yang harus diperhatikan oleh pedagang eceran.

E.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Seperti yang sudah disebutkan, pedagang eceran yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun akan dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omzet mereka. Pajak ini dikenakan setiap bulan dan langsung dihitung berdasarkan omzet yang diterima. Sedangkan jika lo memilih untuk melakukan pembukuan dan omzet lo lebih dari Rp4,8 miliar, maka lo akan dikenakan pajak berdasarkan tarif yang berlaku di Pasal 17 UU PPh. Penghitungan pajak ini akan memperhitungkan penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.

E.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Bagi pedagang eceran yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, lo wajib memungut PPN atas setiap transaksi yang dilakukan. Untuk tahun 2025, tarif PPN yang berlaku adalah 12%, dan ini berlaku untuk setiap barang yang lo jual. Jadi, setiap barang yang dijual, selain harga jual barang, konsumen juga akan dikenakan PPN. PPN ini harus disetor ke negara.

F. Ilustrasi Kasus

Untuk membuatnya lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh kasus nyata yang mungkin bisa membantu lo memahami lebih jauh tentang perhitungan pajak untuk pedagang eceran.

Kasus 1: Tuan Gunawan, Pedagang Eceran Kain

Tuan Gunawan adalah pedagang eceran yang menjual kain dengan omzet tahunan sebesar Rp3,6 miliar. Karena omzetnya berada di bawah Rp4,8 miliar, Tuan Gunawan akan dikenakan PPh final sebesar 0,5% dari omzet.

Perhitungan PPh yang harus dibayar adalah:
PPh Terutang = 0,5% x Rp3.600.000.000 = Rp18.000.000

Jadi, Tuan Gunawan harus membayar Rp18.000.000 sebagai pajak yang terutang setiap bulan.

Kasus 2: Toko Baju “Fashionista”

Misalkan ada sebuah toko baju “Fashionista” yang tahun lalu omzet penjualannya mencapai Rp5,5 miliar. Karena omzet toko ini lebih dari Rp4,8 miliar, maka mereka harus melaporkan dan membayar pajak dengan menggunakan metode pembukuan.

Dari omzet yang lebih besar itu, mereka harus mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendukung usaha mereka (misalnya untuk sewa, gaji karyawan, dan bahan baku) untuk menghitung penghasilan kena pajak. Kemudian, pajak yang harus dibayar akan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di Pasal 17 UU PPh.

G. Kesimpulan

Jadi, kalau lo pedagang eceran, ada banyak hal yang perlu dipahami soal pajak. Lo harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, memahami kewajiban untuk memungut PPN jika omzet lo sudah besar, serta memastikan bahwa perhitungan pajak lo benar dan tepat waktu. Pajak bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan kewajiban yang akan mendukung perkembangan usaha lo dan negara.

Ingat, pajak adalah cara kita berkontribusi pada pembangunan. Jadi, pastikan usaha lo tetap berjalan lancar dan pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari konsultan pajak atau petugas pajak jika ada yang kurang jelas!