https://epajak.or.id/ Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Hingga Terbitnya SPPT Tahun 2025: Panduan Lengkap dari Sudut Pandang Konsultan Pajak. Dalam dunia perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dipahami oleh setiap pemilik properti. Pemerintah terus melakukan reformasi dalam sistem perpajakan guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Salah satu perubahan terbaru adalah implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2024, yang menggantikan regulasi sebelumnya, PMK Nomor 48 Tahun 2021. Perubahan ini berpengaruh terhadap prosedur pengelolaan PBB hingga terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk tahun pajak 2025.

Sebagai konsultan pajak, memahami dan mengimplementasikan prosedur terbaru ini sangat penting bagi Wajib Pajak (WP). Artikel ini akan membahas langkah-langkah prosedural yang harus diikuti oleh WP dalam memenuhi kewajiban PBB mereka.

1. Pendaftaran Objek Pajak

Langkah pertama dalam proses PBB adalah pendaftaran objek pajak baru atau pelaporan perubahan data objek pajak yang sudah terdaftar. WP dapat melakukan pendaftaran melalui portal elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Data yang harus dilaporkan dalam proses ini meliputi:

Informasi tanah dan bangunan, termasuk lokasi, luas, dan peruntukan penggunaannya.
Dokumen pendukung seperti sertifikat tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau dokumen kepemilikan lainnya.
Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) secara elektronik atau manual.

2. Pengembalian SPOP

Setelah mengisi dan melengkapi dokumen, WP wajib menyerahkan SPOP beserta dokumen pendukungnya melalui portal DJP atau secara fisik ke KPP. Petugas pajak akan memberikan tanda terima SPOP, baik dalam bentuk elektronik maupun cetakan, sebagai bukti bahwa pendaftaran objek pajak telah dilakukan.

3. Verifikasi dan Penilaian Objek Pajak

Setelah data diterima, petugas pajak akan melakukan verifikasi guna memastikan kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan. Jika diperlukan, petugas akan melakukan survei lapangan untuk memvalidasi kondisi fisik objek pajak.

Berdasarkan hasil verifikasi ini, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) akan ditentukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. NJOP merupakan dasar perhitungan PBB, dan ketepatan nilainya sangat berpengaruh terhadap besaran pajak yang harus dibayarkan oleh WP.

4. Penetapan Besaran Pajak

Setelah NJOP ditetapkan, besaran PBB yang harus dibayarkan oleh WP dihitung dengan rumus berikut:

Tarif PBB = NJOP × Persentase Tarif NJOP × Persentase Tarif

Dalam perhitungannya, NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) juga diperhitungkan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Proses penetapan pajak ini dilakukan secara otomatis melalui sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi terbaru.

5. Penerbitan SPPT

Setelah besaran pajak ditetapkan, DJP akan menerbitkan SPPT sebagai dokumen resmi yang menyatakan jumlah PBB terutang bagi setiap objek pajak yang telah terdaftar. Biasanya, SPPT untuk tahun pajak 2025 akan diterbitkan antara bulan Januari hingga Maret.

WP dapat mengakses SPPT mereka melalui dua metode:

Mengunduh dokumen SPPT secara elektronik melalui portal DJP.
Menerima SPPT dalam bentuk fisik yang dikirimkan ke alamat WP yang terdaftar.

6. Distribusi SPPT

WP dapat menerima SPPT dengan beberapa cara, yaitu:

Mengakses portal DJP dan mengunduh SPPT secara elektronik.
Menerima pengiriman fisik ke alamat WP jika mereka tidak memilih layanan elektronik.

Penting bagi WP untuk segera mengecek SPPT yang diterima guna memastikan bahwa semua informasi yang tercantum sudah benar dan sesuai dengan kondisi objek pajak.

7. Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan

Berdasarkan PMK 234 Tahun 2022, PBB yang terutang dalam SPPT harus dilunasi dalam waktu maksimal 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk:

Bank persepsi yang bekerja sama dengan DJP.
Kantor pos.
Platform pembayaran elektronik yang telah ditunjuk oleh DJP.

8. Sanksi Keterlambatan Pembayaran

Ketepatan waktu dalam membayar PBB sangat penting. Jika WP melewati batas waktu pembayaran, maka mereka akan dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Oleh karena itu, WP disarankan untuk memanfaatkan fasilitas pembayaran elektronik agar dapat melakukan pembayaran tepat waktu dan menghindari denda.

Kesimpulan

Prosedur baru yang ditetapkan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan. Dengan memahami proses ini, WP dapat memastikan kepatuhan pajak mereka dan menghindari sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

Sebagai konsultan pajak, kami merekomendasikan WP untuk:

Mendaftarkan objek pajak dan memperbarui data secara berkala.
Memastikan informasi dalam SPOP akurat untuk menghindari revisi yang dapat memperlambat proses penilaian.
Mengakses SPPT secara elektronik untuk kemudahan dan efisiensi.
Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo guna menghindari denda keterlambatan.

Dengan adanya sistem yang lebih modern dan integrasi teknologi dalam administrasi perpajakan, WP dapat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban mereka. Konsultan pajak siap membantu WP dalam memahami dan menjalankan prosedur PBB hingga terbitnya SPPT tahun 2025, memastikan setiap tahapan dilakukan dengan tepat dan efisien.

PBB Hingga Terbitnya SPPT Tahun 2025