epajak.or.id Rakyat Menangis Melepas Sri Mulyani: Politik di Balik Mundurnya Sang Bendahara Negara. Adegan Pertama: Sebuah Surat Pengunduran Diri

Jakarta, awal 2026. Gedung Kementerian Keuangan mendadak riuh. Di sebuah ruang rapat tertutup, Sri Mulyani menyerahkan sepucuk surat ke Presiden. Tinta biru tanda tangannya masih basah.
“Terima kasih atas kepercayaan. Saatnya saya undur diri.”

Kalimat singkat itu bikin ruangan hening. Ada yang kaget. Ada yang pura-pura biasa. Tapi semua sadar: ini bukan sekadar pergantian kursi pejabat. Ini momen politik paling dramatis dalam satu dekade terakhir.

Di luar gedung, kabar itu bocor ke media. Timeline medsos pecah. Kata kunci #TerimaKasihSriMulyani jadi trending. Rakyat menangis, bukan karena drama sinetron, tapi karena mereka merasa kehilangan figur terakhir yang dianggap “bersih” di lingkar kekuasaan.

Siapa yang Menyingkirkan Sri Mulyani?

Pertanyaan pertama yang langsung mengudara: kenapa?
Apakah Sri Mulyani lelah? Atau ada tekanan politik?

Sumber-sumber yang dekat dengan Istana bilang, ada tiga faktor utama:

Benturan dengan Agenda Politik Populis.
Pemerintah baru pengen dorong subsidi besar-besaran menjelang Pemilu lokal. SMI menolak. Buatnya, APBN nggak boleh jadi alat politik.
Tekanan Oligarki Bisnis.
Beberapa konglomerat keberatan dengan aturan pajak digital dan carbon tax. Mereka lobi lewat jalur politik. Hasilnya: kursi SMI jadi taruhan.
Intrik Internal.
Ada pejabat lain di kabinet yang diam-diam nggak suka gaya tegas SMI. Mereka lihat kesempatan emas buat geser beliau.

Kombinasi tiga hal ini bikin posisinya makin sulit. Sampai akhirnya, pilihan satu-satunya: mundur dengan elegan.

Air Mata di Ruang Publik

Beda sama mundurnya pejabat biasa, kepergian Sri Mulyani bikin rakyat bereaksi emosional.

Pegawai pajak bikin doa bersama.
Investor asing langsung telepon analis buat nanya: “Siapa penggantinya? Aman nggak?”
Netizen bikin kompilasi video YouTube perjalanan SMI dari Bank Dunia ke Menkeu.

Bahkan ada yang bilang, “Sejak Bu Ani cabut, saya nggak percaya lagi APBN kita dijaga sama orang integritas.”

Warisan Sri Mulyani

Sebelum bahas masa depan, kita harus lihat dulu apa yang beliau tinggalkan.

Reformasi pajak digital. Dari e-Faktur sampai integrasi NPWP dengan NIK.
Transparansi APBN. Beliau bikin portal yang gampang diakses publik.
Utang terkendali. Walau sering dihujat, debt to GDP Indonesia tetap relatif aman.
Kepercayaan global. Nama Indonesia masuk radar investor dunia bukan karena politik, tapi karena kredibilitas SMI.

Tapi, warisan itu rapuh. Tanpa figur kuat, gampang banget balik ke pola lama: APBN jadi mainan politik.

Politik di Balik Layar

Nah, bagian ini yang jarang dibahas media arus utama. Mundurnya SMI bukan sekadar “alasan pribadi.” Ada tarikan kepentingan yang berat.

Blok Subsidi. Sejumlah partai besar pengen dana APBN dialihkan ke program populis. SMI bilang “tidak bisa.” Itulah awal retakan.
Blok Energi Fosil. Carbon tax bikin banyak bos tambang resah. Mereka lobi mati-matian biar aturan dilonggarkan. SMI tetep kekeuh.
Blok Digital. Pajak influencer, pajak startup, semua bikin elit bisnis digital nggak nyaman.

Di meja rapat kabinet, SMI sering dianggap “penghalang.” Sampai ada yang nyeletuk: “Kalau Sri Mulyani masih di sini, program kita nggak jalan.”

Indonesia di Persimpangan Jalan

Pertanyaannya sekarang: masa depan keuangan kita gimana?

Jika diganti orang teknokrat.
Kebijakan bisa berlanjut, tapi belum tentu sekuat SMI. Market mungkin masih percaya.
Jika diganti politisi.
Ini skenario paling ditakuti. APBN bisa jadi alat kampanye. Investor cabut, rupiah jatuh.
Jika diganti kompromi.
Seseorang yang teknokrat tapi tunduk ke politik. Mungkin aman sesaat, tapi jangka panjang bahaya.

Efek ke Rakyat Kecil

Jangan salah. Mundurnya SMI bukan cuma isu elit. Dampaknya ke rakyat nyata banget:

Harga BBM bisa naik-turun tanpa arah.
Pajak bisa makin rumit, malah bikin UMKM bingung.
Anggaran pendidikan dan kesehatan bisa dipotong demi proyek populis.

Dan rakyat yang nangis hari ini sebenarnya sadar: kehilangan SMI artinya kehilangan rem terakhir dalam kebijakan fiskal.

Analogi dengan Negara Lain

India. Pernah ganti Menkeu karena tekanan politik, tapi sistem mereka kuat.
Argentina. Menkeu sering jadi tumbal politik. Hasilnya inflasi ratusan persen.
Singapura. Stabil karena sistem, bukan figur.

Indonesia masih abu-abu. Sistem kita lumayan kuat, tapi belum bisa 100% tahan dari tarik-menarik politik.

Sri Mulyani: Mundur atau Disingkirkan?

Ini pertanyaan kunci. Secara formal, beliau “mundur.” Tapi kalau ngulik lebih dalam, banyak tanda bahwa beliau sebenarnya “dipaksa mundur.”

Beberapa insider nyebut ada deal politik besar: partai pendukung pemerintah dapet jatah kursi Menkeu sebagai bagian dari kompromi koalisi.

Kalau benar begitu, artinya publik kehilangan figur karena transaksi politik. Dan itu bikin rakyat makin frustasi.

Masa Depan Tanpa SMI

Sekarang, kita di titik kritis. Kalau penggantinya nggak punya kredibilitas, trust publik bisa drop.
Dan kalau rakyat udah nggak percaya, bahaya banget. Pajak bisa makin susah dipungut. Defisit makin berat.

Sementara Gen Z dan milenial makin kritis. Mereka nggak gampang percaya. Kalau Menkeu baru nggak bisa transparan, siap-siap diserang habis-habisan di medsos.

Air Mata & Tanda Tanya

Rakyat nangis bukan cuma karena kehilangan figur, tapi karena mereka takut masa depan.
Apakah APBN bakal jadi alat politik? Apakah utang makin bengkak? Apakah pajak makin berat buat rakyat kecil?

Sri Mulyani meninggalkan warisan integritas. Tapi integritas itu bisa hilang dalam sekejap kalau penggantinya bukan orang yang tepat.

Dan sekarang, Indonesia ada di persimpangan jalan.

Rakyat Menangis Melepas Sri Mulyani Sang Bendahara Negara