Paket itu datang tanpa uang sepeser pun. Isinya alat olahraga seharga beberapa juta rupiah, lengkap dengan kartu kecil: “Semoga suka. Kalau berkenan, boleh di-review.” Tidak ada kontrak, tenggat, jumlah unggahan, atau hak revisi. Dua pekan kemudian datang paket lain. Kali ini ada brief, jadwal tayang, larangan menyebut merek pesaing, dan kewajiban membuat satu video serta tiga story. Pembayarannya sama-sama berupa barang. Secara bisnis, keduanya jelas bukan kejadian yang sama.
Di sinilah istilah “produk gratis” sering mengacaukan diskusi pajak. Kata gratis menggambarkan tidak adanya pembayaran tunai dari influencer, tetapi belum menjawab apakah barang itu hadiah murni, sampel yang harus dikembalikan, fasilitas untuk membuat konten, atau imbalan atas jasa promosi. Pajak tidak semestinya diputuskan dari caption “gifted” ataupun stiker PR package. Hubungan para pihak dan tambahan kemampuan ekonomis yang benar-benar diterima jauh lebih menentukan.
Artikel Direktorat Jenderal Pajak tentang endorsement membedakan endorsement berbayar yang mempunyai hak dan kewajiban dengan endorsement tidak berbayar tanpa kewajiban khusus. Penjelasan edukatif itu berguna sebagai pintu masuk, tetapi kasus nyata tetap perlu dibaca melalui kontrak, percakapan, dan alur penyerahan barang. Satu paket dapat berada di wilayah abu-abu bila email menyebut “no obligation”, tetapi manajer merek melalui WhatsApp terus menagih tanggal unggahan.
“Gratis” bagi siapa?
Ada tiga pertanyaan yang sebaiknya diajukan sebelum membicarakan tarif atau formulir. Pertama, apakah influencer wajib melakukan sesuatu untuk memperoleh atau mempertahankan barang tersebut? Kedua, apakah hak kepemilikan atas barang benar-benar berpindah? Ketiga, berapa nilai yang disepakati para pihak sebagai imbalan, bila memang ada pertukaran?
Ambil contoh ilustratif seorang creator bernama Nisa. Sebuah hotel menawarkan dua malam menginap dengan syarat Nisa memproduksi satu video yang dapat dipakai ulang oleh hotel selama enam bulan. Invoice Nisa biasanya Rp8 juta untuk paket serupa. Hotel menuliskan nilai kamar Rp5 juta dalam confirmation letter, sementara kontraknya tidak menyebut nilai jasa. Menyebut transaksi ini “liburan gratis” menghilangkan setengah cerita. Hotel menerima jasa dan hak penggunaan konten; Nisa menerima akses menginap sebagai lawan prestasi. Nilai, pemotongan, dan dokumennya perlu dibicarakan sebelum kedua pihak menutup buku.
Bandingkan dengan kiriman lipstik tanpa permintaan unggahan, tanpa komunikasi lanjutan, dan tanpa konsekuensi bila creator tidak pernah membahasnya. Fakta ekonominya berbeda. Perbedaan itu bukan alasan untuk otomatis menyimpulkan perlakuan pajak tertentu, melainkan alasan untuk tidak memasukkan seluruh PR package ke satu keranjang bernama barter.
Empat bentuk produk yang sering tercampur
Barang pertama adalah hadiah atau kiriman tanpa kewajiban. Creator bebas memakai, memberikan, atau tidak membuka paket. Dalam praktik, status ini harus didukung oleh bahasa komunikasi dan perilaku pihak pengirim. Kalimat “kami berharap ada exposure” tidak selalu sama dengan kewajiban kontraktual, tetapi rangkaian reminder, approval, dan tuntutan deliverable dapat menunjukkan substansi lain.
Barang kedua merupakan imbalan non-tunai. Brand menyebut deliverable, jadwal, format, masa tayang, atau metrik tertentu, lalu produk diberikan sebagai pembayaran penuh atau sebagian. Ini bentuk yang paling dekat dengan barter: ada pertukaran barang dengan jasa. Ketiadaan transfer bank tidak menghapus nilai ekonominya.
Barang ketiga adalah alat kerja atau pinjaman. Kamera, mobil, ponsel, busana, atau properti hanya boleh dipakai selama produksi dan harus dikembalikan. Nilai barang bukan otomatis penghasilan creator karena kepemilikannya tidak berpindah. Namun biaya, deposit, kerusakan, atau kompensasi tambahan tetap perlu dibaca dari perjanjian.
Barang keempat ialah sampel yang habis saat pengujian, seperti makanan, kosmetik, atau bahan eksperimen. Pertanyaannya bukan sekadar apakah barang bisa dikembalikan. Lihat apakah sampel diberikan agar jasa ulasan dikerjakan, atau sekadar didistribusikan tanpa kewajiban. Nilai barang, peran barang dalam produksi, dan hak creator setelah konten selesai perlu dicatat.
Satu kampanye juga dapat menggabungkan keempatnya. Creator menerima unit pinjaman untuk shooting, memperoleh satu unit sebagai imbalan, mendapat fee tunai, dan dikirimi aksesori tanpa kewajiban. Jika semuanya ditulis “produk dari brand”, rekonsiliasi sudah kalah sebelum dimulai.
Nilai barter tidak boleh ditebak dari harga yang paling menarik
Masalah berikutnya adalah penilaian. Brand mungkin memakai harga ritel di situsnya. Creator melihat harga promo. Tim finance memakai harga pokok. Agency mencantumkan angka paket jasa. Keempat angka itu menjawab pertanyaan yang berbeda.
Untuk kepentingan administrasi, pihak-pihak perlu menyimpan dasar nilai yang benar-benar dipakai dalam transaksi. Bila kontrak menyatakan sebuah ponsel senilai Rp12 juta menjadi pembayaran atas dua video, catat klausul dan invoice terkait. Bila nilai tidak pernah disepakati, jangan membuat angka yang tampak presisi hanya agar spreadsheet penuh. Minta klarifikasi tertulis dan dokumentasikan metode yang digunakan. Harga katalog, harga pasar saat penyerahan, serta nilai jasa yang biasanya ditagihkan dapat menjadi bahan pemeriksaan, tetapi pilihan akhirnya harus mengikuti fakta dan ketentuan yang relevan.
Diskon juga menimbulkan jebakan. Voucher 100 persen untuk layanan dengan banyak pembatasan belum tentu setara dengan harga normal. Tiket perjalanan yang tidak dapat dipindahtangankan, kamar pada hari sepi, atau produk menjelang kedaluwarsa mempunyai konteks nilai berbeda. Ini bukan ajakan menurunkan nilai sesuka hati. Justru alasan agar brand dan creator tidak menulis “senilai Rp25 juta” untuk kepentingan promosi lalu memakai angka lain tanpa penjelasan dalam pembukuan.
Percakapan pajak seharusnya dimulai sebelum konten tayang
Creator yang masih bekerja sendiri sering menerima brief melalui DM. Setelah pekerjaan selesai, barulah finance brand meminta NPWP, invoice, dan dokumen lain. Untuk transaksi non-tunai, pola itu dapat berakhir dengan pertanyaan tidak nyaman: jika ada kewajiban pemotongan, siapa menyediakan uang untuk menyetor? Apakah nilai barang dianggap sudah termasuk pajak? Apakah brand akan menerbitkan bukti potong? Bagaimana bila creator berada di bawah agency?
Pertanyaan tersebut seharusnya masuk ke negosiasi. Sebuah lembar konfirmasi sederhana dapat memuat identitas para pihak, deskripsi barang, status kepemilikan, nilai yang disepakati, deliverable, tanggal penyerahan, perlakuan bila konten batal, komponen tunai, serta pihak yang menangani kewajiban pemotongan dan dokumennya. Tidak perlu menjadikan setiap kolaborasi kecil sebagai kontrak setebal proposal tender. Yang dibutuhkan adalah jejak yang mencegah dua pihak mengingat transaksi secara berbeda.
Jika creator bertindak sebagai orang pribadi, perlakuan pemotongan atas imbalan jasanya dapat berbeda dari transaksi melalui badan atau agency. Materi edukasi DJP mengenai endorsement menyinggung PPh Pasal 21 untuk orang pribadi dan PPh Pasal 23 ketika jasa diberikan melalui agensi atau bentuk badan tertentu. Akan tetapi, klasifikasi tidak aman diputuskan hanya karena bio Instagram menulis “managed by”. Kontrak harus menunjukkan siapa pemberi jasa, siapa menagih, siapa menerima barang, dan kepada siapa bukti potong diterbitkan.
Bila tidak ada uang, bukan berarti tidak ada dokumen
Arsip transaksi barter idealnya tidak berhenti pada foto unboxing. Simpan penawaran awal, brief final, persetujuan deliverable, bukti serah terima, invoice atau dokumen nilai, bukti publikasi, bukti potong bila ada, dan percakapan tentang hak penggunaan konten. Untuk barang pinjaman, simpan bukti pengembalian. Untuk kampanye batal, catat apakah barang dikembalikan, dibeli creator, atau tetap menjadi miliknya.
Creator yang memakai pembukuan juga perlu memisahkan barang untuk penggunaan pribadi dari aset atau perlengkapan usaha. Sebuah laptop yang diterima sebagai imbalan dan dipakai untuk produksi bertahun-tahun tidak semestinya lenyap ke akun “pendapatan lain” tanpa jejak aset. Sebaliknya, memasukkan seluruh nilai barang sebagai biaya pada hari yang sama juga tidak otomatis tepat. Cara pencatatan bergantung pada sifat barang dan sistem yang digunakan.
Bagi orang pribadi yang memilih NPPN sesuai syarat, kewajiban pencatatan tetap ada. Halaman resmi DJP menjelaskan bahwa pengguna NPPN wajib menyelenggarakan pencatatan dan bahwa penghasilan dari lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dihitung untuk masing-masing jenis sebelum dijumlahkan. Jadi, NPPN bukan izin untuk mengabaikan transaksi non-tunai. Creator tetap membutuhkan catatan peredaran atau penghasilan bruto yang dapat dipertanggungjawabkan.
Produk gratis yang dipakai tim menambah satu lapisan lagi
Bayangkan agency mengirim lima paket kepada talent berbeda. Kontrak brand ditandatangani badan agency, tetapi barang dikirim langsung ke rumah talent. Sebagian barang menjadi milik talent, sebagian harus dipakai untuk shooting, dan satu unit disimpan agency untuk produksi. Jika daftar penerima tidak dibuat, nilai ekonomi dapat dicatat oleh pihak yang salah.
Agency perlu menjawab apakah barang merupakan bagian pembayaran kepada agency, fasilitas produksi milik brand, atau kompensasi yang diteruskan kepada talent. Talent perlu tahu apakah barang tersebut sudah termasuk pembagian fee dalam kontraknya. Brand perlu memastikan identitas penerima jasa dan dokumen pemotongan konsisten. Ini contoh mengapa “kan cuma produk” dapat berkembang menjadi masalah tiga pembukuan.
Kapan harus berhenti menebak
Diskusi pajak perlu dinaikkan level bila nilai barang material, kontrak mencampur uang dan barang, hak penggunaan konten panjang, penerima berada di luar negeri, ada agency di tengah, barang diberikan kepada beberapa talent, atau brand dan creator berbeda pendapat tentang nilai. Begitu juga ketika barang adalah aset mahal, transaksi melibatkan pihak berelasi, atau bukti potong diterbitkan atas identitas yang tidak menerima penghasilan.
Untuk kolaborasi kecil, indikator paling sederhana tetap substansi. Jika barang datang karena creator wajib menyerahkan konten, jangan sembunyikan pertukaran itu di balik kata “gift”. Jika benar-benar tidak ada kewajiban, jangan pula memaksanya menjadi invoice fiktif hanya karena semua paket dianggap endorsement. Pisahkan fakta sebelum memilih perlakuan.
Pagar resmi untuk membaca transaksi
– Direktorat Jenderal Pajak, “Endorsement Selebgram dalam Perspektif Pajak”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, “Endorser Makin Marak, Apakah Penghasilannya Kena Pajak?”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, “Norma Penghitungan Penghasilan Neto”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, “Terima Giveaway, Bayar Pajak atau Tidak?”, pajak.go.id.
Barang tidak berubah menjadi bebas pajak hanya karena tidak melewati rekening. Sebaliknya, setiap kiriman produk juga tidak otomatis merupakan barter. Garis pembatasnya berada pada hak, kewajiban, perpindahan kepemilikan, dan nilai ekonomi yang benar-benar disepakati. Creator yang merapikan empat hal itu sejak brief masuk tidak hanya lebih siap saat menyusun SPT. Ia juga punya posisi bisnis yang lebih sehat: tahu apa yang dijual, apa yang dipinjam, apa yang diterima sebagai pembayaran, dan apa yang memang sekadar hadiah.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Tax Compliance
- Artikel terkait: Bisnis Kosmetik: Sample Gratis, Endorsement, dan Marketplace Perlu Dokumentasi yang Konsisten
- Artikel terkait: Creator Punya Tim Editor dan Admin: Biaya Apa yang Perlu Didokumentasikan dengan benar?
- Artikel terkait: Pinjaman Pemegang Saham: Pajak bunga dan dokumentasi jangan ditunda sampai audit
