Toko marketplace sering lahir lebih dulu daripada perusahaan. Pendiri membuka akun dengan NIK, memakai rekening pribadi, mengunggah produk, lalu penjualan tumbuh. Beberapa tahun kemudian PT didirikan, karyawan digaji perusahaan, stok dibeli atas invoice PT, dan laporan laba rugi berada di pembukuan badan. Akun marketplace tidak pernah dipindahkan.
Selama pencairan berjalan lancar, ketidaksamaan itu terasa seperti urusan profil. Sejak marketplace tertentu memungut PPh Pasal 22 pada 2026, perbedaannya menjadi lebih nyata. Pungutan dan dokumen dapat mengikuti identitas pribadi, sedangkan pendapatan diakui PT.
Tidak ada satu jawaban otomatis untuk semua kasus. Yang perlu dilakukan adalah menentukan siapa pedagang sebenarnya, lalu menyelaraskan kontrak, akun, rekening, dokumen, stok, pembukuan, dan pajak dengan fakta tersebut.
Gambar struktur di satu halaman
Buat diagram sederhana tanpa istilah rumit. Di kotak pertama tulis pemilik akun marketplace. Kotak kedua adalah pemilik rekening pencairan. Kotak ketiga adalah pemilik stok. Kotak keempat pihak yang menanggung biaya. Kotak kelima pihak yang menerbitkan invoice dan mengakui penjualan. Kotak keenam identitas yang menerima bukti pungut PPh.
Jika enam kotak berisi “PT”, struktur relatif selaras. Jika sebagian berisi nama pendiri, jangan langsung mengubah salah satu bagian tanpa melihat konsekuensi lainnya.
Contohnya, mengganti rekening pencairan ke PT belum tentu mengubah pemilik akun atau pihak dalam dokumen tagihan. Mengubah nama tampilan toko juga tidak otomatis mengalihkan kontrak. Pindahkan berdasarkan prosedur resmi platform dan dokumen hukum yang sesuai.
Pertanyaan inti: siapa pedagang dalam transaksi?
PMK 37 Tahun 2025 mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Pedagang dapat berupa orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria dalam ketentuan. Marketplace menggunakan informasi seperti NIK atau NPWP dan alamat korespondensi yang disampaikan seller.
Nama brand tidak menjawab siapa subjeknya. “Toko Maju Official” bisa dimiliki pendiri atau PT. Rekening juga bukan satu-satunya penentu. Lihat kontrak platform, pihak yang menjual kepada pembeli, kepemilikan barang, dokumen transaksi, serta pembukuan.
Jika secara fakta PT telah menjadi penjual tetapi akun tetap atas nama pribadi, segera periksa opsi perubahan entitas atau pembukaan akun baru. Jika orang pribadi masih benar-benar menjadi pedagang dan PT hanya memberikan jasa tertentu, hubungan keduanya perlu memiliki kontrak, harga, invoice, dan perlakuan pajak yang masuk akal. Jangan membuat cerita setelah transaksi terjadi hanya untuk menyesuaikan dokumen.
Mengapa PPh Pasal 22 memperjelas masalah
Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk DJP pada 1 Juli 2026 sebagai pemungut. Marketplace memungut 0,5 persen dari peredaran bruto dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM, untuk transaksi yang termasuk cakupan.
Dokumen tagihan elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan jika memenuhi elemen yang dipersyaratkan, termasuk nama akun pedagang serta nilai PPh. Jika dokumen menunjukkan orang pribadi tetapi PT mencoba memperhitungkan pungutan sebagai kredit atau pelunasan, ada ketidaksesuaian identitas yang perlu diselesaikan.
PPh yang dipungut atas nama pendiri tidak otomatis dapat dipindahkan ke PT melalui jurnal antarperusahaan. Bukti pajak melekat pada subjek yang tercantum sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika penjualan sebenarnya milik pribadi, PT tidak boleh mengakui omzet hanya karena menanggung operasional tanpa dasar hubungan yang jelas.
Fasilitas Rp500 juta tidak boleh dipinjamkan ke PT
Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tahun berjalan sampai Rp500 juta dapat tidak dipungut oleh marketplace setelah menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK 37 Tahun 2025. Fasilitas tersebut terkait orang pribadi dan omzet seluruh usahanya, bukan akun yang kebetulan kecil.
PT tidak berubah menjadi orang pribadi hanya karena toko masih menggunakan NIK pendiri. Jika penjualan sebenarnya milik PT, menggunakan surat pernyataan pribadi untuk menghindari pungutan menciptakan informasi yang tidak mencerminkan fakta.
Di sisi lain, jika orang pribadi memang menjalankan usahanya sendiri sementara PT adalah bisnis terpisah, omzet keduanya tidak boleh dicampur tanpa dasar. Struktur harus didukung kegiatan nyata, bukan hanya keinginan mendapat tarif atau fasilitas tertentu.
Audit empat aliran uang
Aliran pertama adalah pencairan marketplace. Ke rekening siapa dana masuk dan bagaimana dicatat?
Aliran kedua adalah pembelian stok. Siapa membayar supplier dan siapa tercantum pada invoice?
Aliran ketiga adalah biaya operasional. Gaji admin, iklan, gudang, dan logistik dibayar siapa?
Aliran keempat adalah penarikan oleh pendiri. Apakah dana dari marketplace diteruskan ke PT, dipakai pribadi, atau dicatat sebagai utang?
Petakan enam sampai dua belas bulan terakhir. Ketidaksesuaian berulang menunjukkan struktur operasional, bukan kejadian sekali. Jika uang pribadi dan PT bolak-balik tanpa narasi dokumen, selesaikan saldo antar pihak serta perlakuannya bersama akuntan atau konsultan pajak.
Tiga opsi perbaikan yang mungkin
Opsi pertama adalah menjadikan PT sebagai seller sepenuhnya. Akun atau akun baru, kontrak platform, NPWP, rekening, stok, invoice, biaya, dan pembukuan diselaraskan ke PT. Tentukan tanggal cut-off agar transaksi pribadi sebelum tanggal tersebut tidak bercampur dengan transaksi badan setelahnya.
Opsi kedua adalah mempertahankan orang pribadi sebagai seller. PT hanya terlibat melalui hubungan jasa, distribusi, lisensi, atau hubungan lain yang benar-benar terjadi. Buat perjanjian dan harga yang wajar, lalu catat pajak masing-masing. Opsi ini tidak boleh dipakai jika faktanya PT telah menguasai seluruh penjualan.
Opsi ketiga adalah pemisahan kanal. Produk atau toko tertentu milik PT, lainnya milik pribadi. Pemisahan harus nyata pada stok, akun, rekening, dokumen, tim, dan pembukuan. Satu gudang dan satu admin masih dapat digunakan melalui perjanjian pembagian biaya, tetapi jejak transaksi perlu tegas.
Pilihan terbaik bergantung pada fakta, tujuan bisnis, risiko, dan persyaratan platform. Jangan memilih berdasarkan satu tarif.
Cut-off yang mencegah sejarah baru dibuat-buat
Jika struktur dipindahkan ke PT, tetapkan tanggal efektif. Sebelum tanggal itu, tutup transaksi pribadi, refund tertunda, saldo marketplace, stok, piutang, dan PPh yang sudah dipungut. Setelah tanggal itu, gunakan identitas PT untuk transaksi baru.
Pantau order yang dibuat sebelum cut-off tetapi selesai setelahnya. Buat aturan apakah tetap menjadi transaksi pihak lama berdasarkan kontrak dan fakta. Jangan memindahkan hanya transaksi menguntungkan ke PT dan meninggalkan refund pada pribadi.
Dokumentasikan transfer stok dari pribadi ke PT sesuai dasar hukum dan pajak yang benar. Nilai serta dokumen tidak boleh ditentukan sembarangan. Jika brand, akun, atau aset digital dialihkan, pertimbangkan pula aspek legal dan komersialnya.
Rekonsiliasi dokumen PPh selama masa transisi
Buat daftar pungutan per ID order dan identitas. PPh atas transaksi pribadi masuk rekonsiliasi orang pribadi. PPh atas transaksi PT masuk rekonsiliasi badan. Transaksi dengan dokumen salah diberi status sengketa atau koreksi, bukan dipaksakan ke salah satu buku.
Hubungi marketplace untuk prosedur koreksi bila data salah. Simpan tiket dan jawaban. Jika koreksi tidak tersedia, minta penilaian profesional mengenai langkah pelaporan yang sesuai. Jangan membuat bukti internal seolah menggantikan dokumen platform.
Refund masa transisi juga memerlukan perhatian. Order pribadi yang dikembalikan setelah akun PT aktif tetap harus dikoreksi pada sumber asal. Kas yang dibayar PT untuk menyelesaikan refund pribadi dapat menciptakan saldo antar pihak yang perlu dicatat.
Tanda struktur belum sehat
Laporan penjualan PT berasal hanya dari mutasi rekening pendiri. PPh marketplace muncul di NIK pribadi tetapi diklaim badan. Surat pernyataan omzet pribadi dipakai pada toko yang stok dan invoicenya milik PT. Supplier menagih PT, tetapi penjualan tidak pernah masuk buku PT. Atau owner tidak dapat menjelaskan apakah transfer dari pribadi ke perusahaan merupakan setoran modal, pinjaman, penggantian biaya, atau pendapatan.
Satu tanda belum otomatis berarti pelanggaran. Namun kumpulan tanda menunjukkan perlunya pembenahan sebelum volume membesar.
Urutan tindakan tiga puluh hari
Minggu pertama, inventarisasi akun, identitas, rekening, kontrak, stok, dan dokumen pungutan. Minggu kedua, tentukan fakta kepemilikan serta opsi struktur bersama penasihat. Minggu ketiga, siapkan cut-off, pembaruan platform, rekening, SOP, dan komunikasi supplier. Minggu keempat, jalankan rekonsiliasi transaksi pertama serta periksa apakah dokumen PPh mengarah pada pihak yang benar.
Jangan menghapus histori akun atau file lama. Masa sebelum perubahan tetap perlu dapat dijelaskan.
Periksa konsekuensi di luar PPh marketplace
Penyelarasan entitas dapat menyentuh PPN, faktur pajak, kontrak konsumen, izin usaha, perlindungan merek, kepemilikan data pelanggan, serta kewajiban platform. Jangan memindahkan akun hanya dari sudut PPh Pasal 22. PT yang berstatus Pengusaha Kena Pajak, misalnya, memiliki tanggung jawab PPN yang perlu tercermin pada transaksi serta dokumen sesuai ketentuan.
Periksa juga biaya yang telanjur dibayar silang. Jika PT membayar iklan untuk toko pribadi, tentukan apakah itu piutang kepada pendiri, pemberian jasa, distribusi, atau transaksi lain berdasarkan fakta. Jika pendiri membayar supplier PT, catat sebagai setoran, pinjaman, atau penggantian yang benar. Label ditentukan pada saat keputusan dibuat dan didukung bukti, bukan dipilih di akhir tahun untuk menutup saldo.
Bank dan payment system dapat menerapkan proses verifikasi entitas sendiri. Perubahan rekening tidak selalu instan. Susun jadwal agar pencairan tidak terhenti dan jangan menggunakan rekening perantara tanpa kontrol. Selama masa transisi, rekonsiliasi harian membantu memastikan tidak ada penjualan PT yang masih masuk ke pribadi tanpa dicatat.
Terakhir, komunikasikan perubahan kepada tim gudang, customer service, dan finance. Mereka perlu tahu tanggal cut-off, invoice mana yang digunakan, serta cara menangani retur order lama. Struktur hanya akan bekerja jika keputusan hukum diterjemahkan menjadi langkah operasional pada setiap pesanan.
Bisnis berbentuk PT memberi pemisahan hukum yang bernilai hanya jika operasionalnya juga dihormati. Marketplace atas nama pribadi sementara seluruh aktivitas berada di PT menciptakan celah antara tampilan dan kenyataan. Pemungutan PPh Pasal 22 tidak menciptakan celah itu. Ia hanya membuatnya terlihat melalui nama pada dokumen dan pihak yang memperoleh kredit atau pelunasan.
Perbaikan terbaik bukan kosmetik profil. Ia adalah keputusan mengenai siapa yang menjual, memiliki stok, menerima uang, menanggung biaya, membayar pajak, dan mempertanggungjawabkan transaksi. Setelah enam jawaban itu selaras, akun marketplace kembali menjadi saluran penjualan, bukan sumber pertanyaan tentang omzet siapa yang sebenarnya sedang dicatat.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Topik: PPh Potong Pungut
- Evidence: Identity Source Map
- Artikel terkait: Rekening Pencairan Marketplace Beda dengan NPWP Seller: Apa Risiko Administrasinya?
