Produk ditemukan di video pendek. Pembeli bertanya lewat komentar. Admin menjawab di DM. Setelah itu ada dua kemungkinan: pembeli checkout melalui marketplace, atau menerima nomor rekening dan membayar langsung. Perjalanan belanjanya sama-sama dimulai di media sosial, tetapi jejak transaksi serta pajaknya tidak identik.
Nama “social commerce” sering dipakai untuk seluruh proses. Untuk pembukuan, seller perlu memisahkan kanal penemuan, kanal order, kanal pembayaran, pihak yang menerbitkan dokumen, dan pihak yang memungut pajak.
Kanal penemuan bukan selalu kanal transaksi
TikTok, Instagram, YouTube, atau platform sosial dapat menghasilkan traffic. Jika checkout serta pembayaran dilakukan di marketplace, transaksi final berada di sistem marketplace. Jangan mencatat order dari dashboard live dan order marketplace sebagai dua penjualan.
Jika pembeli membayar melalui transfer langsung setelah DM, media sosial hanya menjadi kanal pemasaran dan komunikasi. Seller harus membuat nomor order, invoice, bukti pembayaran, serta pencatatan sendiri.
Link pembayaran dari payment gateway menciptakan jalur ketiga. Gateway memproses kas, tetapi belum tentu menjadi marketplace atau pemungut PPh Pasal 22 berdasarkan PMK 37 Tahun 2025. Status pihak ditentukan penunjukan dan struktur, bukan kemiripan tampilan checkout.
PPh Pasal 22 ketika checkout di marketplace
Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk DJP pada 1 Juli 2026 sebagai pihak lain pemungut. Untuk transaksi dalam cakupan, marketplace memungut PPh Pasal 22 0,5 persen dari peredaran bruto dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM.
Jika live atau posting mengarahkan pembeli ke salah satu platform tersebut dan pembayaran diterima marketplace, seller mencari PPh pada dokumen tagihan serta settlement. Pungutan menjadi pelunasan PPh final atau kredit pajak sesuai status seller.
Jika pembayaran masuk langsung ke seller, tidak ada alasan menganggap platform sosial memungut PPh hanya karena penjualan berasal dari konten. Kewajiban PPh tetap ada sesuai status serta rezim seller, tetapi mekanisme pelunasannya mungkin setor sendiri atau pemotongan lain.
Satu pelanggan, satu order final
Buat customer journey ID atau setidaknya referensi sumber. Order marketplace menyimpan source=LIVE atau source=INSTAGRAM untuk analisis marketing. Nilai penjualan diambil dari order final, bukan dari lead.
Untuk transfer langsung, buat ID sebelum mengirim rekening. Chat menyimpan referensi ID. Invoice, pembayaran, pengiriman, refund, dan pajak mengikuti ID tersebut.
Jika pembeli awalnya transfer lalu pembayaran dikembalikan dan ia checkout marketplace, order transfer ditutup sebagai batal. Jangan mempertahankan keduanya sebagai penjualan.
Cara bayar mengubah dokumen
Marketplace menerbitkan dokumen tagihan elektronik dan laporan pungutan sesuai sistem. Payment gateway memberi settlement serta fee. Transfer bank hanya menunjukkan kas, bukan rincian barang, pembeli, atau PPh.
Seller yang menerima transfer perlu menyimpan order, invoice, bukti bayar, identitas pembeli secukupnya, pengiriman, serta refund. Mutasi bank tidak menggantikan buku penjualan.
COD manual menambah laporan kurir. Simpan cash collection dan delivery. Jangan mengakui seluruh order dibuat sebagai omzet sebelum status pembayaran jelas.
Fee platform sosial dan iklan
Seller dapat membayar iklan atau fee kepada platform asing. Itu transaksi pembelian jasa, terpisah dari penjualan kepada pembeli. Periksa invoice, PPN PMSE, pembayaran luar negeri, serta kewajiban PPh sesuai struktur.
Jangan mengurangi omzet dengan biaya iklan hanya karena platform menahan dari saldo yang sama. Penjualan dan biaya tetap dipisahkan.
Komisi creator atau affiliate juga mempunyai jalur pajak tersendiri. PPh Pasal 22 marketplace atas penghasilan seller tidak menggantikan kewajiban terkait pembayaran komisi.
Omzet Rp500 juta melihat seluruh kanal
Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta dapat tidak dipungut marketplace setelah menyampaikan surat pernyataan. Batas dihitung dari seluruh toko online, offline, serta penghasilan usaha atau jasa yang masuk ketentuan.
Penjualan lewat DM dan transfer tetap masuk meteran meskipun tidak terlihat platform. Seller yang memantau hanya marketplace dapat terlambat memperbarui pernyataan ketika total melampaui batas.
Buat rekap per sumber transaksi final: marketplace A, transfer direct, payment link, COD, dan toko fisik. Source marketing menjadi dimensi tambahan, bukan tabel omzet terpisah.
Refund berbeda jalur
Refund marketplace mengikuti sistem serta dokumen koreksi platform. Refund transfer langsung dilakukan seller dan memerlukan bukti bank, persetujuan, serta koreksi invoice. Payment gateway dapat memotong fee meskipun refund.
Hubungkan refund ke order asal. Jangan menghapus baris penjualan tanpa mempertahankan nilai awal dan koreksi. Pantau PPh marketplace bila transaksi dipungut.
Untuk refund melalui kanal berbeda, misalnya order marketplace diganti tunai di toko, dokumentasikan alasan serta hindari pembatalan ganda.
Risiko split payment
Pembeli membayar deposit via transfer dan sisa melalui marketplace. Satu transaksi mempunyai dua jalur kas dan mungkin dua dokumen. Seller perlu menentukan struktur penjualan, invoice, serta perlakuan pajak sebelum menawarkan skema.
Jangan memasukkan nilai penuh pada kedua kanal. Gunakan order induk dan alokasi pembayaran. Jika marketplace melarang atau tidak mendukung split payment, patuhi ketentuan platform.
Potongan PPh hanya berlaku pada populasi serta dasar yang dipungut. Bagian direct tetap ditangani sesuai kewajiban seller.
Dashboard yang tidak double count
Gunakan tiga dimensi: acquisition source, checkout channel, dan payment method. Contoh: source Instagram, checkout Tokopedia, payment e-wallet melalui marketplace.
Omzet dijumlahkan berdasarkan order final. Analisis marketing mengelompokkan source. Rekonsiliasi kas memakai payment method. Rekonsiliasi pajak memakai pemungut dan dokumen.
Dengan desain ini, satu transaksi dapat dianalisis dari tiga sudut tanpa dihitung tiga kali.
Kontrol harian
Jumlah link checkout yang diklik bukan order. Jumlah DM bukan penjualan. Bandingkan paid orders per channel, invoice, settlement, serta bank.
Transaksi tanpa ID atau pembayaran tanpa referensi masuk daftar exception. Admin menghubungi pembeli atau owner untuk identifikasi. Jangan langsung mencatat sebagai pendapatan lain.
Perubahan fitur platform ditinjau. Social media dapat menambah checkout native, tetapi status pajak tidak diasumsikan. Cari kontrak, pihak penerima pembayaran, dan penunjukan resmi.
Skenario percakapan yang perlu dihentikan
“Bayar langsung saja, Kak, biar tidak kena potongan marketplace.” Kalimat ini bukan sekadar keputusan fee. Ia memindahkan transaksi keluar escrow, perlindungan konsumen, dokumen platform, serta mekanisme pemungutan PPh. Seller tetap wajib membukukan dan memenuhi pajak.
Menghindari fee dengan melanggar syarat platform juga menimbulkan risiko akun. Buat kebijakan kanal yang jelas, bukan keputusan spontan admin.
Jika bisnis memang menerima direct order, sediakan invoice, payment gateway atau rekening resmi, refund policy, dan rekonsiliasi. Jangan menjadikan DM sebagai sistem bayangan.
PPN dan status PKP
Cara bayar tidak menghapus kewajiban PPN bagi PKP. Faktur pajak serta pelaporan mengikuti ketentuan transaksi, bukan apakah pembeli checkout lewat sosial atau marketplace.
PPh Pasal 22 marketplace juga tidak menggantikan PPN. Pisahkan pajak penghasilan yang dipungut dari pajak konsumsi pada penjualan atau fee.
Seller non-PKP pun perlu memantau syarat serta peredaran usaha sesuai aturan. Jangan memakai status marketplace sebagai pengganti evaluasi bisnis keseluruhan.
Arsip bulanan per jalur
Marketplace: order, dokumen tagihan, PPh, fee, refund, settlement. Direct transfer: order, invoice, pembayaran, fulfilment, refund. Gateway: transaksi, fee, settlement, invoice. COD: delivery, collection, return.
Gabungkan melalui order ID ke satu buku penjualan. File mentah tetap dipisah. Rekonsiliasi lintas kanal mencari duplikasi dan transaksi hilang.
Saat kanal baru diluncurkan, uji lima transaksi dari konten sampai bank. Pastikan dokumen dan pajaknya diketahui sebelum volume besar.
Merchant of record dan siapa yang menjual
Beberapa fitur checkout dapat menempatkan platform sebagai pihak yang mengelola transaksi lebih dalam, sementara model lain hanya menyediakan teknologi. Baca perjanjian untuk mengetahui siapa menerbitkan invoice, menanggung refund, serta berhubungan dengan pembeli.
Jangan menyimpulkan dari logo pada halaman bayar. Jika seller tetap menjadi pihak penjual, omzet serta kewajiban berada pada seller meski platform mengelola pembayaran. Jika struktur berbeda, pencatatan perlu mengikuti kontrak dan dokumen.
Perubahan model fitur harus memicu review. Satu platform sosial dapat menambah checkout native tanpa otomatis memperoleh status pemungut PPh Pasal 22 Indonesia.
Split antara barang dan jasa
Social commerce dapat menjual produk sekaligus konsultasi. Pembeli membeli kit melalui marketplace lalu membayar sesi melalui transfer. Dua transaksi memiliki jenis penghasilan dan dokumen berbeda.
Gunakan order induk untuk hubungan pelanggan, tetapi simpan suborder barang serta jasa. Jangan memaksa seluruh nilai masuk settlement marketplace. PPh yang dipungut platform hanya direkonsiliasi dengan bagian yang benar-benar diprosesnya.
Jika paket dijual sebagai satu kesatuan, tentukan alokasi serta invoice sebelum kampanye. Penetapan setelah pembayaran membuka ruang angka dipindahkan sesuai kenyamanan pajak.
Chargeback pada payment gateway
Pembayaran direct melalui kartu dapat dibantah pelanggan. Gateway menahan atau menarik kas setelah penjualan. Simpan chargeback case, bukti fulfilment, fee, keputusan, dan koreksi order.
Chargeback bukan fee normal. Jika seller kalah, periksa koreksi pendapatan dan pajak sesuai dokumen. Jika menang, reserve dilepas dan bukan penjualan baru.
Control account per kanal
Buat clearing marketplace, gateway, COD, dan direct transfer. Hak dari transaksi masuk clearing sesuai kanal. Settlement serta bank menyelesaikannya. Saldo menunjukkan dana tertahan atau transaksi belum cocok.
Transfer antar-wallet dan bank bukan omzet. Beri kode internal. Rekonsiliasi clearing mencegah satu payout dihitung lagi sebagai penjualan.
Perubahan admin dan rekening
Social commerce sering dikelola agency atau admin. Batasi kemampuan mereka mengganti link bayar, rekening, serta identitas pajak. Perubahan kritis membutuhkan persetujuan owner dan log.
Ketika agency berhenti, ekspor data order, attribution, tiket, dan akses. Pastikan link lama tidak tetap menerima uang ke rekening pihak lain.
Tanda jalur transaksi bermasalah
Bank menerima uang tanpa order. Order mempunyai dua invoice. PPh platform muncul tetapi transaksi dicatat direct. Refund dilakukan dari rekening lain. Analytics lebih besar dan dipakai sebagai omzet. Atau admin mengarahkan pembayaran keluar platform tanpa SOP.
Buat exception report mingguan. Perbaiki akar untuk seluruh transaksi sejenis, bukan hanya baris yang ditemukan.
Cara menerima pembayaran memang mengubah jejak, tetapi bukan mengubah apakah penghasilan perlu dipertanggungjawabkan. Checkout marketplace dapat menghasilkan pungutan PPh dan dokumen platform. Transfer langsung memindahkan tanggung jawab pencatatan kepada seller. Social commerce menjadi rapi ketika sumber traffic, tempat order, jalur uang, dan pajak dipisahkan. Konten boleh berpindah platform; satu penjualan tetap hanya boleh punya satu rumah dalam pembukuan.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Topik: PPh Potong Pungut
- Evidence: Identity Source Map
- Artikel terkait: Marketplace Potong PPh, Seller Masih Bayar Pajak Sendiri? Ini Titik yang Harus Direkonsiliasi
