Pencairan marketplace yang masuk ke rekening hampir selalu lebih kecil daripada nilai pesanan. Itu bukan hal baru. Ada biaya layanan, komisi, subsidi promosi yang menjadi beban seller, pengembalian dana, biaya program, dan kadang ongkir. Sejak empat marketplace ditunjuk pemerintah pada 1 Juli 2026 untuk memungut PPh Pasal 22, ada satu baris lagi yang harus dapat dikenali dengan jelas: pajak penghasilan yang dipungut platform.
Masalahnya bukan sekadar uang yang berkurang 0,5 persen. Masalah yang lebih serius muncul ketika tim finance hanya menerima angka bersih pencairan, lalu mencatat angka itu sebagai penjualan. Dalam satu langkah, omzet, biaya platform, refund, dan pajak bercampur. Rekening bank mungkin tetap cocok, tetapi pembukuan dan posisi pajaknya bisa melenceng.
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa PT Global Digital Niaga Tbk atau Blibli, PT Shopee International Indonesia, PT Tokopedia, dan PT Ecart Webportal Indonesia atau Lazada ditunjuk sebagai pihak lain pemungut PPh Pasal 22. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. DJP juga menegaskan bahwa ketentuan ini bukan menciptakan pajak baru. Yang berubah adalah cara pelunasannya: sebagian PPh yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kini dipungut melalui marketplace.
Karena itu, settlement sebaiknya dibaca sebagai dokumen rekonsiliasi, bukan sekadar pemberitahuan transfer.
Apa sebenarnya yang dipungut 0,5 persen?
Tarif PPh Pasal 22 adalah 0,5 persen dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dan tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Kalimat ini penting karena basis pungut bukan otomatis sama dengan uang bersih yang diterima seller.
Ambil ilustrasi sederhana. Sebuah pesanan bernilai Rp1.000.000 sebelum PPN dan PPnBM. Platform kemudian mengenakan biaya administrasi Rp70.000 dan seller menanggung voucher Rp30.000. Bila transaksi termasuk objek pemungutan, PPh Pasal 22 dihitung dari dasar yang ditentukan regulasi dan dokumen tagihan, bukan dari Rp900.000 yang tersisa setelah dua biaya tersebut. Angka ilustrasi ini bukan contoh perhitungan resmi untuk semua platform, sebab label serta struktur settlement dapat berbeda. Fungsinya menunjukkan satu prinsip: jangan menjadikan net settlement sebagai pengganti omzet.
Saat pembayaran diterima marketplace, PPh Pasal 22 terutang dan dipungut oleh marketplace yang ditunjuk. Dokumen tagihan elektronik yang memenuhi ketentuan dipersamakan dengan bukti pemungutan. Menurut penjelasan DJP, dokumen itu sedikitnya memuat nomor dan tanggal, nama pihak lain, nama akun pedagang, identitas pembeli, rincian barang atau jasa serta potongan harga, dan nilai PPh Pasal 22 untuk masing-masing pedagang.
Jadi, screenshot saldo saja tidak cukup. Seller memerlukan dokumen transaksi yang memungkinkan angka pajak ditelusuri kembali ke penjualan yang melahirkannya.
Bedah settlement menjadi lima lapisan
Bayangkan tim finance menerima satu file pencairan berisi ratusan baris. Cara paling aman bukan mencari baris pajak lalu selesai. Pisahkan dulu datanya ke dalam lima lapisan.
Lapisan pertama adalah nilai transaksi bruto. Di sini terdapat harga barang atau jasa dan jumlah unit. Periksa apakah angka mencakup PPN atau PPnBM. Bila ya, komponen tersebut perlu dapat dipisahkan karena aturan menyebutkannya tidak masuk dasar pemungutan PPh Pasal 22.
Lapisan kedua adalah koreksi penjualan. Contohnya pembatalan, refund, retur, atau penyesuaian harga. Perhatikan tanggal order, tanggal pembayaran diterima platform, tanggal transaksi selesai, dan tanggal refund. Perbedaan periode dapat membuat satu transaksi muncul sebagai penjualan pada satu laporan, lalu sebagai koreksi pada laporan berikutnya.
Lapisan ketiga adalah biaya platform. Ini dapat mencakup komisi, biaya layanan, biaya program promosi, biaya penanganan, atau komponen lain sesuai kebijakan marketplace. Biaya tersebut perlu dicatat sebagai biaya atau pengurang yang sesuai, bukan diam-diam mengurangi penjualan hanya karena dipotong sebelum pencairan.
Lapisan keempat adalah pajak. Cari label PPh Pasal 22, tarif, dasar pungut, nilai pungutan, nomor dokumen, dan hubungan dengan ID transaksi. Jika hanya terdapat satu nilai agregat untuk satu periode, pastikan ada laporan detail yang menjelaskan pembentuknya.
Lapisan kelima adalah kas. Ini angka yang benar-benar ditransfer ke rekening seller. Setelah empat lapisan sebelumnya dipetakan, kas menjadi hasil akhir yang dapat diuji, bukan titik awal yang dipaksakan menjadi omzet.
Rumus kontrol praktisnya dapat dibaca seperti ini:
nilai transaksi yang menjadi hak seller dikurangi refund dan koreksi dikurangi biaya platform dikurangi PPh Pasal 22 yang dipungut ditambah atau dikurangi penyesuaian lain = nilai pencairan ke bank.
Rumus tersebut bukan rumus pajak resmi dan susunannya bisa berubah mengikuti laporan platform. Gunakan sebagai jembatan rekonsiliasi. Tujuannya memastikan setiap selisih punya nama dan dokumen.
Tiga tanggal yang sering tertukar
Order dibuat, pembayaran diterima, dan uang dicairkan tidak selalu terjadi pada hari yang sama. Pada akhir bulan, perbedaan ini menjadi penting. Pesanan 30 Juli dapat dibayar pada hari itu, selesai 2 Agustus, lalu masuk rekening 4 Agustus. Jika laporan penjualan memakai tanggal order tetapi settlement memakai tanggal pencairan, perbandingan langsung akan menghasilkan selisih semu.
Buat satu kebijakan tanggal untuk setiap jenis laporan. Untuk pungutan PPh Pasal 22, perhatikan ketentuan bahwa saat terutang adalah ketika pembayaran diterima pihak lain. Untuk pembukuan pendapatan, perlakuannya perlu mengikuti standar akuntansi dan fakta transaksi yang berlaku pada bisnis Anda. Keduanya harus dapat dijembatani melalui ID pesanan, bukan dipaksa selalu berada dalam kolom tanggal yang sama.
Refund juga perlu dipantau lintas periode. Jangan berasumsi pungutan pajak otomatis pulih dengan cara yang sama pada setiap marketplace. Lihat dokumen koreksi, laporan periode berikutnya, dan ketentuan platform. Jika nilai pajak pada transaksi yang dibatalkan tidak terkoreksi atau tidak dapat ditelusuri, simpan tiket komunikasi dengan platform sebagai bagian dari arsip.
Seller kecil tidak otomatis bebas tanpa tindakan
Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tahun berjalan sampai dengan Rp500 juta dapat tidak dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai format PMK 37 Tahun 2025. Pada laman khusus marketplace, DJP menjelaskan bahwa satu surat pernyataan untuk satu NIK atau NPWP dapat digunakan bagi semua akun dan disampaikan kepada semua marketplace.
Kata kuncinya adalah omzet keseluruhan, bukan omzet satu toko. Seluruh toko online, toko offline, penghasilan usaha, dan jasa pekerjaan bebas yang masuk cakupan peredaran bruto harus dilihat sebagai satu kesatuan sesuai ketentuan yang berlaku. Seller yang melihat tiap akun secara terpisah berisiko merasa masih di bawah Rp500 juta padahal angka gabungannya sudah melewati batas.
Ketika omzet orang pribadi telah melampaui Rp500 juta, DJP menjelaskan bahwa pedagang harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai tentang kondisi tersebut paling lambat akhir bulan saat batas terlampaui. Pemungutan dimulai pada masa berikutnya sesuai mekanisme yang dijelaskan DJP. Karena itu, finance perlu memiliki meteran omzet kumulatif yang diperbarui bulanan, bukan menunggu SPT Tahunan.
Status pajaknya juga menentukan perlakuan setelah dipungut
PPh Pasal 22 dari marketplace bukan selalu dicatat dengan akhir cerita yang sama. Bagi pedagang yang penghasilannya dikenai PPh final, pungutan tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh final sesuai ketentuan. Bagi yang tidak berada dalam skema itu, pungutan dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan.
Ini titik ketika kalimat “marketplace sudah memotong” bisa menyesatkan. Platform menjalankan fungsi pemungutan, tetapi seller masih harus menentukan posisi pajaknya sendiri: apakah pungutan mengurangi PPh final, menjadi kredit pajak, ada selisih kurang yang harus disetor, atau terdapat kondisi lain yang perlu ditangani. Penentuannya tidak bisa diambil hanya dari label settlement.
Perusahaan berbadan hukum, orang pribadi yang masa fasilitas PPh finalnya telah berakhir, seller dengan beberapa jenis penghasilan, dan pelaku usaha yang mempunyai transaksi di luar marketplace dapat memiliki rekonsiliasi berbeda. Jika bisnis belum pernah memetakan status tersebut, Juli 2026 adalah waktu yang buruk untuk terus memakai asumsi lama.
Kontrol tujuh langkah pada setiap periode pencairan
Pertama, unduh laporan transaksi, laporan biaya, laporan refund, dokumen tagihan, dan laporan pencairan. Jangan hanya menyimpan tampilan dashboard karena format dan akses dapat berubah.
Kedua, simpan data mentah tanpa diedit. Buat salinan kerja untuk penambahan kolom dan pencocokan.
Ketiga, gunakan ID pesanan atau ID transaksi sebagai kunci. Nama pembeli dan nominal dapat berulang, sehingga keduanya lemah sebagai pengenal utama.
Keempat, hitung ulang dasar pungut dari rincian transaksi. Uji sampel besar, transaksi diskon, pesanan dengan PPN, refund, dan transaksi lintas bulan.
Kelima, cocokkan nilai PPh per transaksi dengan total pajak dalam settlement. Selisih satu rupiah karena pembulatan perlu dibedakan dari selisih sistematis akibat transaksi hilang.
Keenam, cocokkan settlement bersih dengan mutasi bank. Tanda tangani atau kunci hasil rekonsiliasi agar versi final tidak berubah diam-diam.
Ketujuh, hubungkan pungutan dengan buku besar dan rekonsiliasi pajak bulanan. Jangan menyimpan angka PPh hanya di folder operasional marketplace.
Saat angka tidak cocok, jangan mulai dari bank
Jika settlement berbeda dengan rekapan internal, mulai dari populasi transaksi. Apakah semua pesanan pada periode yang sama sudah masuk? Apakah laporan menggunakan zona waktu yang sama? Apakah refund dicatat pada tanggal pengajuan atau penyelesaian? Apakah ada saldo ditahan? Apakah biaya dibebankan per order atau per pencairan? Setelah itu, baru uji dasar pungut dan pajaknya.
Pendekatan ini menghindari kebiasaan berbahaya: mengubah omzet agar sama dengan uang masuk bank. Kas memang harus cocok, tetapi kecocokan diperoleh melalui jembatan biaya, pajak, refund, dan penyesuaian, bukan dengan menghapus jejak ekonomi transaksi.
Dokumen resmi yang layak menjadi titik rujuk adalah PMK 37 Tahun 2025, laman “Pemungutan PPh oleh Marketplace” di pajak.go.id, dan pengumuman DJP tanggal 1 Juli 2026 mengenai empat marketplace yang ditunjuk. Kebijakan serta nama menu platform dapat berubah, sehingga seller juga perlu membaca pemberitahuan resmi dari akun marketplace masing-masing.
Mulai Juli 2026, settlement bukan lagi laporan yang cukup dibaca oleh admin toko. Ia adalah titik temu penjualan, biaya, kas, dan pajak. Seller yang mampu memisahkan empat bahasa itu akan tahu persis mengapa uang bersihnya berkurang, pajak mana yang sudah dilunasi melalui platform, dan kewajiban apa yang masih tersisa. Seller yang hanya melihat nominal transfer mungkin merasa semuanya beres, sampai selisih baru terlihat menjelang pelaporan.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Topik: PPh Potong Pungut
- Artikel terkait: Settlement Marketplace Sudah Dipotong Banyak Komponen: Cara Menemukan Bagian Pajaknya
- Artikel terkait: PPh Marketplace 0,5% Bukan Pajak Baru: Lalu Mengapa Seller Tetap Harus Mengubah Cara Rekonsiliasi?
