Pada 1 Juli 2026, sebuah perubahan administratif resmi masuk ke ruang kerja pedagang online. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk empat penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPh Pasal 22: PT Tokopedia, PT Shopee International Indonesia, PT Ecart Webportal Indonesia yang mengoperasikan Lazada, serta PT Global Digital Niaga Tbk yang mengoperasikan Blibli.
Bagi pembeli, proses checkout mungkin terlihat sama. Bagi seller, arus uang dan arsip pajaknya tidak lagi boleh dibaca dengan cara lama. Marketplace kini bukan hanya tempat pesanan dibuat dan pembayaran ditampung. Untuk transaksi yang termasuk cakupan, platform juga memungut, menyetor, dan melaporkan PPh atas penghasilan pedagang dalam negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025.
Perubahan ini mudah disalahpahami dari dua arah. Sebagian seller mengira ada pajak tambahan 0,5 persen di atas pajak yang sudah ada. Sebagian lagi menganggap pemungutan otomatis berarti seluruh kewajiban pajaknya telah selesai. Keduanya tidak tepat.
DJP menyatakan pungutan tersebut bukan pajak baru. Ia merupakan mekanisme pelunasan dalam tahun berjalan. PPh Pasal 22 yang dipungut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh final atau menjadi kredit pajak, bergantung pada rezim pajak pedagang. Namun, otomatisasi di platform tidak menghapus kebutuhan untuk menggabungkan omzet, memeriksa status, mencatat transaksi di luar marketplace, dan menyampaikan SPT yang benar.
Siapa yang disebut pedagang dalam negeri?
Istilah pedagang dalam negeri tidak terbatas pada pemilik toko yang menjual barang fisik. PMK 37 Tahun 2025 mencakup orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening keuangan sejenis dan bertransaksi memakai alamat internet protocol di Indonesia atau nomor telepon berkode negara Indonesia, sesuai rincian ketentuan.
Artinya, konteksnya dapat menjangkau penjual barang dan penyedia jasa yang bertransaksi melalui sarana PMSE. Penentuan tetap harus dilihat dari fakta kegiatan dan desain platform. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari nama akun seperti “official store”, “personal”, atau “creator”. Nama tampilan bukan identitas pajak.
Hal pertama yang perlu dilakukan seller adalah menguji keselarasan empat identitas: pemilik akun, NIK atau NPWP yang disampaikan, rekening penerima pencairan, dan pihak yang sesungguhnya mengakui penjualan. Jika toko secara operasional milik PT tetapi akun dan rekening masih atas nama pendiri, pungutan bisa masuk ke identitas yang tidak sama dengan pihak yang membukukan pendapatan. Ini bukan sekadar masalah profil yang belum diperbarui. Ia dapat membuat bukti pungut sulit digunakan oleh pihak yang seharusnya.
Mengapa hanya empat marketplace yang disebut?
PMK menetapkan kriteria pihak lain yang dapat ditunjuk, antara lain penyelenggara PMSE yang menggunakan rekening eskro untuk menampung penghasilan pedagang dan melampaui batas nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2025 mengatur batas tersebut, yaitu nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia lebih dari Rp600 juta dalam 12 bulan atau Rp50 juta dalam satu bulan, dan/atau traffic lebih dari 12.000 dalam 12 bulan atau 1.000 dalam satu bulan.
Memenuhi kriteria tidak selalu identik dengan sudah resmi menjalankan pemungutan. Penunjukan dilakukan oleh DJP. Sampai informasi resmi yang diverifikasi pada Agustus 2026, laman khusus DJP mencantumkan empat perusahaan tersebut dengan tanggal penunjukan 1 Juli 2026.
Ini memberi dua pelajaran operasional. Pertama, seller jangan menebak status platform hanya dari ukuran atau popularitasnya. Kedua, daftar perlu dipantau karena DJP dapat menunjuk penyelenggara lain yang memenuhi ketentuan. Sumber yang tepat adalah laman resmi “Pemungutan PPh oleh Marketplace”, bukan unggahan potongan layar tanpa tanggal.
Apa yang dipungut dan kapan?
Marketplace memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Saat terutangnya adalah ketika pembayaran diterima pihak lain atau marketplace.
Basis tersebut perlu dibedakan dari laba dan uang bersih. Jika sebuah produk terjual Rp500.000, seller menanggung biaya layanan dan voucher, lalu hanya menerima Rp440.000, pungutan tidak otomatis dihitung dari Rp440.000. Finance harus membaca nilai penjualan, diskon, komponen pajak konsumsi, biaya, serta dokumen tagihan sesuai fakta transaksi.
PMK juga mengatur transaksi yang tidak dilakukan pemungutan. Di antaranya penjualan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun yang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan, penjualan oleh pihak yang menyampaikan informasi Surat Keterangan Bebas, penjualan pulsa dan kartu perdana, kategori emas tertentu oleh pelaku yang disebut dalam ketentuan, transaksi tanah atau bangunan tertentu, serta jasa pengiriman oleh mitra orang pribadi dalam keadaan yang diatur.
Daftar pengecualian tidak boleh diterapkan berdasarkan tebakan seller. Bukti dan informasi yang disyaratkan harus disampaikan kepada marketplace. Sistem platform tidak dapat mengetahui seluruh omzet offline atau semua toko lain hanya dari satu akun.
Percakapan yang perlu terjadi antara owner dan finance
Di banyak usaha kecil, pertanyaannya terdengar sederhana.
“Kalau sudah dipotong marketplace, bulan ini kita tidak perlu bayar PPh lagi, kan?” tanya owner.
Jawaban finance seharusnya bukan langsung ya atau tidak. Pertama-tama ia perlu bertanya balik: penjualan yang mana, identitas pajaknya siapa, rezim PPh yang digunakan apa, dan apakah ada omzet di luar platform?
Untuk pedagang dengan peredaran bruto tertentu yang menggunakan PPh final, pungutan marketplace dapat menjadi bagian pelunasan PPh final. Penjualan langsung di toko fisik, melalui transfer setelah pesanan WhatsApp, atau kanal lain yang tidak dipungut platform tetap perlu dihitung dan ditangani sesuai ketentuan. Jika terdapat selisih antara PPh final terutang dan PPh Pasal 22 yang dipungut, DJP menjelaskan mekanisme selisih kurang atau lebih sesuai aturan.
Untuk pedagang yang tidak menggunakan rezim final tersebut, PPh Pasal 22 dapat menjadi kredit pajak pada SPT Tahunan. Kredit pajak bukan potongan penjualan dan bukan biaya platform. Ia merupakan pembayaran pajak di muka yang perlu dibuktikan, direkonsiliasi, dan dikreditkan pada pihak serta tahun pajak yang tepat.
Karena itu, satu pertanyaan owner sebenarnya membuka tiga pekerjaan: klasifikasi pungutan, rekonsiliasi omzet, dan pengamanan dokumen.
Batas Rp500 juta berlaku untuk siapa dan dihitung bagaimana?
Pengecualian sampai Rp500 juta berkaitan dengan Wajib Pajak orang pribadi, bukan semua seller tanpa melihat bentuk hukumnya. Orang pribadi harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai sesuai format PMK kepada marketplace agar tidak dipungut.
Angka Rp500 juta juga bukan batas per akun atau per aplikasi. DJP menjelaskan bahwa peredaran bruto mencakup keseluruhan toko online dan offline. Penjelasan PP Nomor 20 Tahun 2026 juga menekankan jumlah keseluruhan peredaran bruto dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam satu tahun, termasuk unsur lain sesuai ketentuan.
Misalkan seorang pedagang orang pribadi memiliki omzet Rp180 juta di Tokopedia, Rp140 juta di Shopee, Rp90 juta di toko fisik, dan Rp110 juta dari pesanan langsung selama tahun berjalan. Angka gabungannya Rp520 juta. Ia tidak dapat menganggap setiap kanal masih aman karena masing-masing di bawah Rp500 juta.
Saat omzet melampaui batas, informasi harus diperbarui. Pada FAQ DJP, surat pernyataan bahwa omzet telah melebihi Rp500 juta disampaikan paling lambat akhir bulan ketika batas tersebut terlampaui, lalu pemungutan dilakukan pada masa berikutnya. Karena hitungan berasal dari semua kanal, seller membutuhkan dashboard internal, bukan hanya indikator dari marketplace.
Dokumen tagihan menjadi aset pajak
Sebelum 2026, sebagian seller memperlakukan invoice marketplace sebagai arsip customer service. Setelah mekanisme pemungutan berjalan, dokumen tagihan elektronik memiliki fungsi pajak karena dipersamakan dengan bukti pemungutan bila memuat elemen yang dipersyaratkan.
Setiap bulan, simpan sekurang-kurangnya laporan pesanan, rincian pembayaran, invoice atau dokumen tagihan, laporan pungutan PPh, laporan biaya, refund, settlement, dan mutasi bank. Format unduhan antarplatform tidak harus sama. Kunci penghubungnya adalah ID transaksi yang konsisten.
Jangan hanya menyimpan file total bulanan. Saat ada retur, pembatalan lintas bulan, atau nilai pajak yang berbeda, tim memerlukan jejak sampai tingkat transaksi. Beri nama file dengan platform, periode, jenis laporan, dan tanggal unduh. Simpan versi asli serta versi kerja secara terpisah.
Apa yang berubah dalam pembukuan?
Penjualan bruto tidak boleh diturunkan menjadi nilai transfer bersih. Misalnya, hak seller dari transaksi Rp100 juta, biaya platform Rp8 juta, PPh Pasal 22 Rp500 ribu, dan tidak ada koreksi lain. Kas yang masuk mungkin Rp91,5 juta. Pembukuan perlu mencerminkan penjualan, biaya, kas, dan pungutan pajak pada akun yang tepat, bukan mencatat penjualan Rp91,5 juta.
Contoh itu sengaja disederhanakan. Diskon, PPN, refund, subsidi promosi, saldo tertahan, dan waktu pengakuan dapat mengubah jurnal. Namun prinsipnya tetap: potongan di sumber tidak menghapus karakter asli setiap komponen.
Untuk bisnis yang memiliki empat platform, buat mapping akun yang seragam. Label “service fee” pada satu marketplace dan “admin fee” pada platform lain bisa masuk kelompok biaya yang sama, sedangkan PPh Pasal 22 harus ditempatkan sebagai pungutan pajak sesuai statusnya. Konsistensi mapping membuat perbandingan bulanan dan pemeriksaan lebih cepat.
Lima keputusan yang tidak boleh ditunda
Pastikan identitas pajak pada semua akun benar. Tetapkan siapa pemilik omzet secara hukum dan akuntansi. Putuskan cara menggabungkan penjualan online serta offline. Tentukan perlakuan PPh Pasal 22 berdasarkan rezim pajak pedagang. Terakhir, bangun proses unduh dan rekonsiliasi sebelum histori laporan sulit diakses.
Perubahan Juli 2026 tidak membuat marketplace mengambil alih fungsi finance seller. Platform menjalankan kewajiban pemungutannya. Seller tetap memegang tanggung jawab atas kebenaran identitas, kelengkapan omzet, pembukuan, kredit atau pelunasan pajak, dan SPT.
Empat nama marketplace adalah bagian yang paling mudah diingat. Bagian yang lebih menentukan justru ada di belakang layar: apakah data keempat platform, toko fisik, rekening, dokumen tagihan, dan pembukuan berbicara tentang pedagang yang sama. Jika jawabannya belum jelas, pemungutan otomatis akan memperlihatkan ketidakteraturan yang sebelumnya tersembunyi.
Satu kontrol tambahan layak dipasang pada dashboard bulanan: bandingkan rasio PPh yang dipungut terhadap dasar transaksi yang memang memenuhi cakupan, bukan terhadap total pencairan. Rasio yang berbeda dari ekspektasi belum tentu salah karena ada transaksi yang dikecualikan, PPN, PPnBM, koreksi, atau beda periode. Namun perbedaan itu harus membuka daftar transaksi untuk ditelusuri. Dengan kontrol ini, seller tidak menunggu sampai SPT untuk menemukan akun yang belum memperbarui identitas, surat pernyataan yang belum terbaca sistem, atau dokumen tagihan yang tidak tersimpan.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Topik: PPh Potong Pungut
- Evidence: Identity Source Map
- Artikel terkait: Marketplace Mulai Memungut PPh Pasal 22 pada Juli 2026: Apa yang Harus Dicek Seller di Settlement?
