File settlement jarang datang sebagai laporan yang ramah dibaca. Satu platform memberi puluhan kolom, platform lain memecah biaya ke beberapa unduhan, dan nama komponennya dapat berubah setelah program promosi diperbarui. Di antara komisi, biaya layanan, voucher, ongkir, refund, penyesuaian, dan saldo tertahan, PPh Pasal 22 bisa terlihat seperti satu potongan kecil yang mudah terlewat.
Sejak empat marketplace ditunjuk sebagai pemungut pada 1 Juli 2026, bagian pajak tidak boleh dicari dengan menebak selisih antara penjualan dan uang masuk. Ia harus ditemukan melalui jejak dokumen dan ID transaksi.
Mulai dengan pertanyaan forensik: angka mana yang tidak boleh digabung?
Ada tiga kelompok yang sering bercampur.
Kelompok pertama mengubah nilai penjualan, seperti pembatalan atau refund yang benar-benar mengoreksi transaksi. Kelompok kedua merupakan biaya memperoleh layanan platform, seperti komisi dan biaya program. Kelompok ketiga adalah pembayaran pajak dalam tahun berjalan, yaitu PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace.
Ketiganya sama-sama mengurangi uang yang cair, tetapi makna pembukuannya berbeda. Refund bukan biaya marketplace. Komisi bukan pajak. PPh Pasal 22 bukan otomatis biaya. Jika seluruhnya dimasukkan ke satu kolom “potongan”, margin dan posisi pajak tidak dapat dibaca.
Ambil satu order sebagai benang merah
Pilih transaksi sederhana yang telah selesai dan tidak direfund. Catat ID order, tanggal pembayaran diterima platform, nomor dokumen tagihan, nilai barang atau jasa, PPN dan PPnBM bila ada, diskon, biaya, nilai PPh, tanggal settlement, dan transfer bank.
DJP menjelaskan bahwa marketplace memungut 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Saat terutang adalah ketika pembayaran diterima marketplace. Karena itu, titik masuk pencarian pajak berada pada dokumen tagihan atau rincian transaksi, bukan semata halaman pencairan.
Jika laporan settlement hanya menampilkan total PPh per pencairan, cari laporan pendukung yang memetakan total tersebut ke order. Jumlahkan PPh order yang tergabung dalam settlement dan bandingkan. Bila berbeda, jangan langsung menyesuaikan jurnal. Periksa transaksi lintas periode, pembulatan, refund, dan saldo yang belum cair.
Baca label, lalu uji fungsi ekonominya
Nama kolom tidak selalu cukup. “Tax” dapat merujuk PPh, PPN atas biaya platform, atau komponen lain. “Withholding” lebih menjanjikan, tetapi tetap perlu dilihat deskripsi dan dokumen. “Service fee tax” bisa jadi pajak atas jasa platform, bukan PPh yang dipungut dari penghasilan seller.
Untuk setiap label baru, buat kamus data dengan empat informasi: nama asli dari platform, arti menurut dokumentasi, perlakuan pembukuan, dan sumber verifikasi. Beri tanggal berlaku karena platform dapat mengubah format.
Jangan menerjemahkan semua label secara bebas. Jika deskripsi tidak jelas, buka pusat bantuan resmi atau tiket dukungan marketplace. Simpan jawaban bersama kamus data. Satu klarifikasi di awal lebih murah daripada memperbaiki jurnal ribuan transaksi.
Dokumen tagihan adalah kompas
Menurut penjelasan DJP, dokumen tagihan elektronik yang dipersamakan dengan bukti pemungutan sekurang-kurangnya memuat nomor dan tanggal, nama marketplace sebagai pihak lain, nama akun pedagang, identitas pembeli, jenis barang atau jasa, jumlah, harga jual, potongan harga, serta nilai PPh Pasal 22.
Jika sebuah file mengaku sebagai laporan pajak tetapi tidak dapat menunjukkan hubungan ke elemen tersebut, perlakukan sebagai ringkasan, bukan satu-satunya bukti. Cari dokumen transaksi yang menjadi dasar.
Gunakan nomor dokumen tagihan untuk uji kelengkapan. Apakah ada nomor melompat? Apakah satu nomor muncul dua kali? Apakah nilai PPh nol punya alasan? Apakah dokumen atas akun yang sama menggunakan NIK atau NPWP yang konsisten?
Contoh bedah angka tanpa menipu diri
Misalkan hak seller dari sekumpulan order adalah Rp50 juta sebelum memperhitungkan komponen settlement. Platform mencatat biaya layanan Rp3 juta, biaya program Rp750 ribu, refund Rp1 juta, PPh Pasal 22 Rp245 ribu, dan penyesuaian lain Rp5 ribu. Uang yang cair dapat berada di sekitar Rp45 juta, bergantung tanda serta komponen lain.
Jangan mengambil Rp245 ribu lalu membaginya dengan uang cair untuk menguji tarif. Dasarnya bukan kas bersih. Tarik transaksi yang dipungut, keluarkan PPN dan PPnBM sesuai ketentuan, perhatikan koreksi, lalu hitung ulang berdasarkan dokumen. Angka Rp245 ribu dalam ilustrasi bukan patokan resmi dan sengaja tidak dibentuk sebagai contoh lengkap semua komponen.
Tujuan bedah adalah membuat persamaan settlement:
hak seller dari transaksi ditambah atau dikurangi koreksi penjualan dikurangi biaya platform dikurangi PPh Pasal 22 ditambah atau dikurangi penyesuaian kas = pencairan.
Setiap marketplace dapat menyusun urutannya berbeda. Persamaan ini berfungsi sebagai kontrol, bukan pengganti ketentuan.
Kenali lima jebakan laporan
Jebakan pertama adalah PPN atas fee. Platform dapat mengenakan PPN atas jasanya. Nilai ini mengurangi settlement, tetapi bukan PPh Pasal 22 atas penghasilan seller. Pisahkan pajak masukan atau biaya sesuai status dan dokumen seller.
Jebakan kedua adalah ongkir. Ada ongkir dibayar pembeli, subsidi platform, beban seller, atau bagian yang diteruskan ke penyedia logistik. Jangan memasukkan seluruh arus ongkir ke omzet atau biaya tanpa memahami siapa yang berhak atasnya.
Jebakan ketiga adalah voucher. Voucher seller dan voucher platform dapat memengaruhi hak seller berbeda. Label promosi pada aplikasi pembeli tidak selalu menjelaskan penanggung ekonominya.
Jebakan keempat adalah refund lintas settlement. Pajak dipungut pada periode pembayaran, sedangkan koreksi mungkin muncul dalam pencairan berikutnya. Perbandingan satu bulan tanpa ageing menghasilkan selisih.
Jebakan kelima adalah reserve atau saldo ditahan. Transaksi sudah tercatat dan mungkin telah dipungut PPh, tetapi kas belum dilepas. Menyamakan pencairan dengan omzet akan menghilangkan transaksi tersebut.
Metode tiga lintasan
Lintasan pertama adalah kelengkapan. Bandingkan jumlah order dibayar dengan jumlah dokumen tagihan dan baris PPh. Selidiki perbedaan populasi sebelum rupiah.
Lintasan kedua adalah akurasi. Uji ulang dasar serta nilai PPh pada sampel transaksi berisiko: penjualan besar, diskon tinggi, PPN, refund, transaksi menjelang akhir bulan, dan kategori yang tidak dipungut.
Lintasan ketiga adalah integrasi. Cocokkan total PPh ke settlement, buku besar, dan rekonsiliasi pajak. Pastikan identitas NIK atau NPWP konsisten dan fungsi pungutan ditentukan sebagai pelunasan final atau kredit pajak.
Ketiga lintasan sebaiknya dilakukan berurutan. Menguji tarif pada populasi yang belum lengkap hanya memberi ketepatan palsu.
Ketika PPh tidak muncul
Nilai PPh nol tidak selalu salah. Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet tahun berjalan sampai Rp500 juta dapat tidak dipungut setelah menyampaikan surat pernyataan sesuai PMK 37 Tahun 2025. Ada pula transaksi atau pedagang dengan Surat Keterangan Bebas serta kategori yang dikecualikan dalam ketentuan.
Namun, sistem nol harus memiliki alasan yang dapat ditunjukkan. Catat kode pengecualian, masa berlaku dokumen, tanggal surat disampaikan, dan bukti penerimaan platform. Jika omzet orang pribadi melewati Rp500 juta, pernyataan perlu diperbarui sesuai tenggat yang dijelaskan DJP. Jangan menjadikan tidak adanya potongan sebagai bukti bahwa status seller pasti benar.
Ketika PPh muncul dua kali
Duplikasi dapat terjadi karena satu order muncul pada laporan transaksi dan laporan pencairan, lalu keduanya dijurnal sebagai pungutan terpisah. Bisa juga satu penjualan dibatalkan lalu dibuat ulang, tetapi ID lama tidak ditutup. Cara membuktikannya adalah kembali ke nomor dokumen dan ID order.
Jangan hapus salah satu nilai hanya karena nominalnya sama. Pastikan apakah satu baris merupakan detail dan baris lain ringkasan, atau benar-benar dua pungutan. Ringkasan tidak boleh ditambahkan di atas detail dalam buku besar.
Arsip yang membuat penelusuran tetap mungkin
Buat folder per platform dan periode yang berisi data transaksi mentah, dokumen tagihan, laporan pajak, biaya, refund, settlement, serta bukti transfer. Simpan kamus kolom dan catatan perubahan format di tingkat platform, bukan dicampur ke setiap bulan.
Berikan status pada selisih: belum ada dokumen, beda periode, refund menunggu, identitas salah, klarifikasi platform, atau koreksi pembukuan. Cantumkan nilai serta pemilik tindak lanjut. Selisih yang bernama dapat dikelola, sedangkan “beda sistem” akan menetap sampai akhir tahun.
Normalisasi tanpa merusak bukti
Jika seller memakai beberapa platform, buat tabel kerja dengan struktur seragam. Kolom minimal memuat kode platform, akun toko, ID order, nomor dokumen, tanggal pembayaran, status, nilai transaksi, PPN, PPnBM, diskon menurut penanggung, refund, fee menurut jenis, dasar pungut, PPh Pasal 22, settlement, dan tanggal pencairan.
File asli tetap disimpan tanpa perubahan. Proses normalisasi dilakukan pada salinan dengan catatan asal kolom. Misalnya “seller voucher” dari platform A dipetakan ke kelompok “promosi ditanggung seller”, sedangkan “platform discount” tidak dipaksa masuk kelompok yang sama. Kamus pemetaan harus menjelaskan keputusan tersebut.
Tambahkan kontrol tipe data. Nomor order disimpan sebagai teks agar angka nol di depan tidak hilang. Nilai negatif mempunyai arti konsisten. Zona waktu dicatat. Mata uang tidak diasumsikan rupiah bila platform mendukung transaksi lain. Perubahan sederhana ini mencegah selisih yang tampak seperti isu pajak padahal berasal dari format spreadsheet.
Setelah impor, bandingkan jumlah baris, jumlah ID unik, dan total nilai antara sumber dengan tabel kerja. Rekonsiliasi tidak boleh dimulai sebelum data yang dipindahkan terbukti lengkap. Otomasi boleh membantu, tetapi setiap perubahan format platform harus memicu pengujian ulang, bukan langsung diproses oleh mapping lama.
Bagian pajak dalam settlement bukan selalu baris dengan kata “tax” paling besar. Ia adalah PPh Pasal 22 yang dapat dilacak dari transaksi, dasar pungut, dokumen tagihan, hingga pencairan dan buku besar. Ketika jejak itu utuh, settlement yang awalnya tampak seperti tumpukan potongan berubah menjadi peta: mana penjualan, mana biaya, mana koreksi, mana kas, dan mana pajak yang sudah dibayar atas nama seller.
Berikan perhatian khusus pada pencairan pertama setelah perubahan format. Bandingkan laporan lama dan baru pada periode yang tumpang tindih, jika tersedia. Pastikan kolom yang hilang tidak sekadar dipindah ke file lain. Tanda tangani mapping baru dan beri versi. Tanpa langkah ini, laporan dapat tetap seimbang ke bank tetapi satu komponen pajak masuk ke kelompok biaya karena label berubah.
Uji ulang mapping itu pada transaksi normal, refund, diskon, dan pencairan lintas bulan sebelum dipakai massal.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Topik: PPN Dan Faktur Pajak
- Artikel terkait: Marketplace Mulai Memungut PPh Pasal 22 pada Juli 2026: Apa yang Harus Dicek Seller di Settlement?
- Artikel terkait: PPh Marketplace 0,5% Bukan Pajak Baru: Lalu Mengapa Seller Tetap Harus Mengubah Cara Rekonsiliasi?
