Ketika marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri, banyak creator affiliate ikut bertanya, “Komisi gue sekarang dipotong 0,5% juga?” Pertanyaannya masuk akal karena seller dan affiliator berada di aplikasi yang sama. Namun, menyamakan keduanya hanya berdasarkan nama platform adalah langkah pertama menuju rekonsiliasi yang salah.
PMK 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri dari transaksi penjualan barang atau jasa melalui marketplace. Affiliator, pada sisi lain, memperoleh komisi karena aktivitas promosi atau pemasaran. Barang yang dibeli audiens bukan barang milik affiliator, kecuali creator tersebut memang sekaligus menjadi seller. Hak ekonominya berbeda, dokumennya berbeda, dan pertanyaan pajaknya juga harus dipisahkan.
Jadi, pertanyaan pertama bukan “tarifnya berapa?” Melainkan: dalam transaksi ini saya bertindak sebagai siapa?
Apakah Anda seller, affiliator, atau keduanya?
Satu orang dapat memiliki dua peran. Ia menjual produk miliknya di satu toko, lalu mempromosikan produk pihak lain melalui tautan affiliate. Penjualan toko menghasilkan omzet seller. Tautan promosi menghasilkan komisi affiliate. Bila keduanya dicairkan oleh platform yang sama, rekening bank dapat membuat dua arus tersebut tampak serupa.
Buat dua populasi transaksi sejak awal. Populasi seller dimulai dari order, nilai penjualan, pembatalan, refund, settlement, dan bukti pungut PPh Pasal 22 bila mekanismenya berlaku. Populasi affiliate dimulai dari klik atau order tervalidasi, nilai komisi, pembatalan komisi, finalisasi, bukti potong, dan payout.
Nilai barang yang dibeli audiens bukan otomatis penghasilan affiliator. Creator perlu mencatat komisi yang menjadi haknya sesuai laporan program. Kesalahan memasukkan gross merchandise value sebagai pendapatan akan membesarkan angka secara tidak masuk akal. Kesalahan sebaliknya juga mungkin terjadi: creator hanya mencatat uang bersih di rekening dan kehilangan nilai komisi bruto yang tercantum pada bukti potong.
Siapa yang membayar komisi dan dalam hubungan apa?
Periksa syarat program, kontrak, atau dokumen onboarding. Apakah komisi dibayar langsung oleh marketplace, jaringan affiliate, agency, atau brand? Apakah creator bergabung sebagai orang pribadi atau melalui badan? Apakah ada fee tetap, komisi berbasis performa, bonus kampanye, atau penggantian biaya produksi?
Jawaban tersebut menentukan dokumen yang seharusnya muncul. Artikel edukasi DJP mengenai affiliate marketing menjelaskan bahwa marketplace sebagai pembayar komisi kepada affiliator orang pribadi melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 serta menyediakan bukti potong. DJP juga menyebut komisi affiliate sebagai penghasilan yang perlu dilaporkan. Namun, creator tetap harus membaca bukti aktual dan fakta hubungannya. Artikel edukasi bukan alasan untuk memaksakan klasifikasi yang sama pada agency, badan, atau skema kontrak yang berbeda.
Jika pembayaran datang dari brand melalui agency, jangan langsung berasumsi marketplace tetap menjadi pemotong. Ikuti jalur kontrak dan pembayaran: siapa berutang fee kepada creator, siapa membayar, serta siapa menerbitkan dokumen pajak. Rekening transit tidak selalu sama dengan pihak yang memperoleh jasa.
Bukti apa yang harus diterima creator?
Untuk komisi yang dipotong, creator memerlukan bukti potong yang benar, bukan hanya notifikasi “tax deducted”. Periksa nama dan identitas penerima, jenis dokumen, masa pajak, nilai bruto, jumlah yang dipotong, dan pihak pemotong. Cocokkan dengan laporan komisi pada periode yang sama.
Masalah praktis muncul ketika satu payout berisi komisi beberapa minggu, sementara bukti potong disusun per masa. Buat tabel penghubung. Setiap baris mencantumkan platform, periode earning, tanggal finalisasi, komisi bruto, koreksi atau clawback, pajak dipotong, payout ID, tanggal masuk bank, serta nomor bukti potong. Dengan cara ini, satu transfer dapat dipecah kembali ke transaksi pembentuknya.
Jika bukti belum tersedia, catat sebagai dokumen tertunda dan hubungi dukungan platform. Jangan mengisi nomor atau jenis pajak berdasarkan perkiraan. Jika bukti memuat identitas salah, simpan korespondensi perbaikannya. Data prepopulated di sistem pajak tetap perlu diperiksa terhadap arsip creator sendiri.
Apakah PMK 37/2025 menghapus kewajiban affiliate sebelumnya?
Tidak tepat membaca mekanisme seller sebagai pengganti seluruh pemotongan yang terjadi di ekosistem marketplace. PMK 37/2025 berfokus pada penghasilan pedagang dalam negeri dari penjualan melalui marketplace. Komisi affiliate berasal dari jasa atau aktivitas affiliate. Perubahan pada kanal seller tidak mengubah hak ekonomi affiliator menjadi hasil penjualan barang.
Pemisahan ini penting bagi creator yang juga menjual produk. Bukti pungut PPh Pasal 22 atas toko perlu direkonsiliasi dengan omzet penjualan. Bukti potong atas komisi perlu direkonsiliasi dengan pendapatan affiliate. Menggabungkan kedua bukti dalam satu kolom “pajak marketplace” membuat reviewer sulit memastikan dasar masing-masing dan meningkatkan risiko satu dokumen dipakai dua kali.
Creator juga perlu menanyakan apakah komisi tertentu berasal dari platform luar negeri. Jika ya, periksa mata uang, fee, withholding luar negeri, dan dokumen pembayar. Pajak yang dipotong di luar negeri tidak otomatis menjadi kredit pajak di Indonesia. Jenis penghasilan, negara sumber, perjanjian pajak bila relevan, dan bukti pembayaran harus dianalisis terlebih dahulu.
Bagaimana membaca komisi yang dibatalkan?
Program affiliate sering menunggu transaksi selesai sebelum memfinalisasi komisi. Order dapat dibatalkan, barang dikembalikan, atau komisi ditarik kembali karena pelanggaran syarat program. Estimated commission karena itu tidak selalu sama dengan finalized commission.
Jangan menghapus baris yang batal. Ubah statusnya dan simpan nilai koreksi. Histori tersebut menjelaskan mengapa dashboard kampanye, laporan komisi, dan payout berbeda. Ia juga mencegah creator mengakui angka estimasi sebagai penghasilan final lalu mengakui payout sekali lagi.
Tentukan cut-off bulanan. Misalnya, komisi dikelompokkan berdasarkan laporan final platform, lalu payout dan bank dipakai sebagai rekonsiliasi arus kas. Kebijakan ini harus konsisten dan tetap disesuaikan dengan metode pencatatan serta ketentuan pajak yang berlaku bagi creator. Bila ada komisi material yang tertahan melewati tahun, jangan menebak periodenya hanya dari tanggal cair. Periksa kapan haknya final menurut dokumen program.
Pertanyaan yang perlu dibawa ke tim finance atau konsultan
Sebelum meminta jawaban tarif, siapkan fakta berikut:
– Apakah akun affiliate terdaftar atas nama orang pribadi atau badan? – Siapa pihak yang secara kontraktual membayar komisi? – Apakah creator juga mempunyai toko dan menerima omzet seller? – Laporan mana yang menunjukkan komisi bruto serta koreksinya? – Bukti potong apa yang diterbitkan, dan apakah identitasnya benar? – Apakah pembayaran menggunakan rupiah atau valuta asing? – Apakah ada komisi dari platform luar negeri atau pajak yang dipotong di negara lain? – Metode penghitungan penghasilan neto apa yang digunakan creator?
Daftar itu tidak menentukan hasil pajak secara otomatis. Fungsinya mencegah konsultasi berhenti pada screenshot payout. Profesional pajak membutuhkan hubungan hukum, status wajib pajak, dan dokumen transaksi untuk memberi jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tiga selisih yang sering disalahartikan
Selisih pertama berasal dari waktu. Dashboard memperlihatkan komisi Desember, tetapi platform baru memfinalisasi sebagian transaksi pada Januari karena masa pengembalian barang belum selesai. Creator yang hanya memakai tanggal transfer akan menempatkan seluruh angka pada bulan payout. Creator yang hanya menyalin estimasi bisa mengakui komisi yang akhirnya batal. Solusinya bukan memilih angka yang lebih besar atau lebih kecil, melainkan menyimpan tiga tanggal: periode aktivitas, tanggal finalisasi hak, dan tanggal pencairan.
Selisih kedua berasal dari basis angka. Laporan kampanye menonjolkan nilai penjualan yang dihasilkan, sedangkan laporan pembayaran menunjukkan komisi creator. Gross merchandise value berguna untuk mengukur performa promosi, tetapi tidak boleh otomatis dipindahkan menjadi penghasilan affiliator. Rekonsiliasi perlu dimulai dari laporan komisi, lalu ditautkan ke transaksi yang tervalidasi.
Selisih ketiga berasal dari potongan. Nilai komisi bruto dapat berkurang karena pajak, koreksi transaksi, atau komponen lain yang dijelaskan platform. Jika seluruh perbedaan diberi label “fee”, creator kehilangan kredit pajak yang mungkin didukung bukti potong. Jika seluruhnya diberi label “pajak”, biaya atau clawback ikut salah klasifikasi. Setiap potongan harus mempunyai kode dan rujukan dokumen.
Dampaknya ketika SPT disusun
SPT Tahunan tidak hanya membutuhkan jumlah uang yang sudah cair. Creator perlu mengonsolidasikan penghasilan dari seluruh sumber, termasuk affiliate, brand deal, ads, atau pekerjaan lain, lalu memperhitungkan bukti potong yang sah sesuai ketentuan. Satu marketplace hanya mengetahui komisi yang dibayarkannya. Ia tidak mengetahui pendapatan creator dari platform lain.
Karena itu, bukti potong bukan pengganti ledger. Bukti tersebut menunjukkan transaksi tertentu telah dipotong, tetapi creator tetap harus memastikan semua penghasilan masuk populasi dan satu bukti tidak dicatat dua kali. Bila akun affiliate memakai identitas lama, salah NIK atau NPWP, atau nama badan yang berbeda dari penerima sebenarnya, selesaikan sebelum tenggat pelaporan.
Creator yang mempunyai omzet usaha tertentu juga perlu memastikan metode penghitungan yang digunakan, termasuk apakah memakai pembukuan, fasilitas PPh final bila memenuhi, atau NPPN bila syarat serta pemberitahuannya terpenuhi. Jangan mengambil metode hanya dari tutorial affiliator lain. Status perkawinan, sumber penghasilan, bentuk usaha, masa penggunaan fasilitas, dan skala omzet dapat membuat hasilnya berbeda.
SOP affiliate yang cukup untuk creator kecil
Setiap akhir bulan, unduh laporan komisi dan bukti potong yang tersedia. Kunci salinan laporan agar pembaruan dashboard tidak menimpa histori. Cocokkan total finalized commission dengan payout, lalu cocokkan payout dengan rekening. Tandai selisih berdasarkan alasan: belum cair, dibatalkan, fee, pajak, kurs, atau belum diketahui.
Pisahkan folder seller dan affiliate walaupun keduanya berada di aplikasi yang sama. Gunakan ID unik pada setiap payout. Simpan korespondensi ketika meminta koreksi bukti. Pada akhir tahun, konsolidasikan seluruh penghasilan creator, tetapi pertahankan kode sumbernya agar bukti potong dan dasar transaksi tetap dapat diuji.
Aturan marketplace 2026 membuat seller perlu mengubah rekonsiliasi. Ia tidak memberi izin untuk menyebut seluruh uang dari marketplace sebagai penghasilan seller atau seluruh potongan sebagai PPh Pasal 22. Bagi creator affiliate, pertanyaan paling bernilai tetap sederhana: saya dibayar untuk transaksi apa, oleh siapa, atas nama siapa, dan dokumen apa yang membuktikannya?
Rujukan resmi yang diperiksa
– Direktorat Jenderal Pajak, “Affiliate Marketing? Spill Pengenaan Pajaknya dong, Kak!”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, materi PMK 37 Tahun 2025 tentang pemungutan PPh oleh marketplace, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, edukasi PPh Pasal 21/26 dan bukti potong, pajak.go.id.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Topik: PPh Potong Pungut
- Evidence: Identity Source Map
- Artikel terkait: Creator Punya Pendapatan dari Ads, Brand Deal, Affiliate, dan Produk Sendiri: Jangan Campur Semua dalam Satu Kolom
