Satu kampanye, satu invoice ke brand, lalu satu transfer besar masuk ke rekening agency. Dari luar, alurnya tampak bersih. Di dalamnya terdapat fee tiga talent, biaya produksi, komisi agency, reimbursement perjalanan, pembayaran fotografer, dan pajak yang dipotong brand. Jika seluruh transfer masuk dicatat sebagai omzet agency tanpa membaca kontrak, angka dapat membesar. Jika agency hanya mencatat komisinya dan menganggap sisanya “uang titipan” tanpa dasar, risiko bergerak ke arah sebaliknya.
Pertanyaan pertama bukan berapa persen komisi manajemen. Pertanyaan pertama ialah: agency bertindak sebagai pihak utama yang menjual jasa kampanye, sebagai agen yang mewakili creator, atau menjalankan model campuran? Jawabannya menentukan siapa memperoleh penghasilan dari brand, siapa menagih, siapa menanggung kegagalan deliverable, dan kepada siapa bukti potong seharusnya diterbitkan.
Label “management” pada nama perusahaan tidak menyelesaikan semua itu. Banyak bisnis creator tumbuh dari hubungan informal. Seorang manajer awalnya membantu membalas email, lalu mendirikan PT ketika proyek membesar. Kontrak talent belum berubah, tetapi invoice kepada brand sudah memakai PT. Di titik itu, alur uang mendahului struktur hukumnya.
Ikuti satu kampanye dari kontrak sampai pembagian
Bayangkan skenario ilustratif. Brand X memesan kampanye senilai Rp120 juta kepada Agency A. Paketnya terdiri atas dua video dari Talent Dira, satu video dari Talent Bimo, produksi, dan lisensi penggunaan selama tiga bulan. Brand membayar Rp120 juta setelah memotong pajak sesuai klasifikasi yang dipakainya. Agency lalu mentransfer Rp45 juta kepada Dira, Rp25 juta kepada Bimo, membayar produksi Rp15 juta, dan menyimpan sisanya sebagai komisi serta margin.
Ada sedikitnya dua kemungkinan substansi. Pada model principal, agency menjual keseluruhan kampanye, mengendalikan produksi, menanggung kewajiban kepada brand, lalu membeli jasa talent dan vendor. Pendapatan dan biaya agency dibaca dari kontrak tersebut. Pada model agent, talent merupakan pemberi jasa kepada brand, sedangkan agency hanya menagih dan menerima uang atas nama talent, kemudian memperoleh management fee. Dalam model ini, kontrak dan invoice harus benar-benar menunjukkan perwakilan, hak talent, serta komisi agency.
Model campuran lebih umum dari yang diakui. Agency dapat menjadi principal untuk produksi, tetapi agent untuk fee talent. Satu invoice agregat masih mungkin digunakan secara komersial, namun lampiran harus memisahkan komponen dan pihak yang berhak. Tanpa pemisahan, tim finance brand akan memilih satu perlakuan untuk jumlah bruto, sementara agency membagikannya seolah-olah terdiri dari beberapa transaksi lain.
Kontrak yang terlalu pendek menghasilkan masalah yang panjang
Perjanjian brand-agency perlu menyebut pemberi jasa, deliverable, nilai, pajak, hak penggunaan, pembatalan, dan pembayaran. Perjanjian agency-talent perlu menjelaskan apakah agency membeli jasa talent atau hanya mewakili, berapa management fee, biaya apa yang boleh dipotong, siapa menanggung pajak, kapan hak talent lahir, dan bagaimana bukti potong dialokasikan.
Klausul “fee net setelah pajak dan komisi” tidak cukup. Net dari apa? Apakah biaya produksi dikurangkan sebelum atau sesudah komisi? Apakah pajak yang dipotong brand dibebankan proporsional kepada talent? Apakah komisi dihitung dari nilai sebelum PPN, setelah potongan, atau dari uang yang benar-benar diterima? Ambiguitas komersial ini segera menjadi ambiguitas pembukuan.
Agency juga harus mengatur hak menagih. Bila brand terlambat membayar, apakah talent tetap berhak menerima pada tanggal tayang atau baru setelah agency menerima uang? Tanggal hak dan tanggal kas dapat berbeda. Ketentuan itu memengaruhi piutang, utang kepada talent, dan cut-off akhir tahun.
Satu bukti potong, tiga orang merasa punya kredit pajak
Masalah paling mudah terlihat muncul pada bukti potong. Brand memotong atas invoice badan agency dan menerbitkan bukti atas identitas agency. Agency kemudian membagikan uang kepada talent orang pribadi. Talent tidak dapat sekadar memakai sebagian bukti potong milik agency sebagai kredit pajaknya. Pembayaran dari agency kepada talent merupakan transaksi tersendiri yang perlu dinilai kewajiban pemotongannya berdasarkan status serta jenis jasa.
Sebaliknya, jika kontrak menyatakan agency hanya menagih atas nama talent tetapi brand menerbitkan bukti potong seluruhnya kepada agency, struktur dokumen tidak cocok dengan cerita komersial. Perbaikan seharusnya dilakukan dengan pihak terkait, bukan melalui spreadsheet internal yang “membagi” nomor bukti menjadi tiga.
Materi edukasi DJP mengenai endorsement menyebut perbedaan konteks saat pelaku endorsement berada di bawah agensi atau badan dan mengaitkannya dengan PPh Pasal 23, sementara imbalan kepada orang pribadi dapat berada pada ranah PPh Pasal 21. Halaman DJP mengenai PPh Pasal 23 juga menjelaskan saat pemotongan berdasarkan peristiwa pembayaran, penyediaan untuk dibayar, atau jatuh tempo, tergantung yang terjadi lebih dahulu. Dalam praktik, jenis jasa, penerima, kontrak, dan ketentuan terbaru tetap harus dibaca bersama. Jangan mengambil satu artikel edukasi sebagai pengganti analisis transaksi.
Agency perlu membuat matriks pemotongan sebelum invoice diterbitkan. Barisnya bukan nama talent saja, melainkan setiap aliran: brand ke agency, agency ke talent, agency ke production house, pembayaran lisensi, sewa alat, dan reimbursement. Kolomnya memuat pihak, identitas, jenis pembayaran, nilai bruto, dasar dokumen, pemotong, bukti, serta tanggal.
Reimbursement yang berubah menjadi omzet palsu
Brand kadang mengganti tiket, hotel, studio, atau produk yang dibeli agency. Apakah penggantian itu bagian fee jasa atau pembayaran kembali biaya atas nama brand bergantung pada kontrak serta dokumen. Kata “reimburse” di invoice tidak otomatis mengeluarkannya dari jumlah bruto atau pendapatan.
Periksa atas nama siapa invoice vendor diterbitkan, siapa yang secara hukum berkewajiban membayar, apakah ada markup, dan apakah agency hanya menjadi perantara. Jika invoice hotel atas nama agency dan agency menentukan seluruh perjalanan sebagai bagian paket kampanye, substansinya dapat berbeda dari biaya yang sejak awal dipesan atas nama brand dan hanya dibayarkan sementara oleh agency.
Hal serupa berlaku untuk produk yang dikirim ke talent. Bila brand mengirim barang sebagai bagian imbalan, agency perlu mencatat apakah nilai tersebut mengurangi fee tunai atau berada di luar kontrak. Jika barang diterima langsung talent, agency tidak boleh mengandalkan rekening bank untuk mengetahui seluruh kompensasi.
Uang muka dan pembatalan kampanye
Agency sering menerima uang muka sebelum produksi. Jangan langsung membagi seluruhnya sebagai fee talent bila hak belum lahir. Buat jadwal berdasarkan milestone: tanda tangan, konsep disetujui, produksi, tayang, dan berakhirnya masa penggunaan. Ketika kampanye batal, kontrak harus menentukan bagian yang dikembalikan, cancellation fee, biaya vendor yang tetap dibayar, dan hak talent atas pekerjaan yang sudah dilakukan.
Jika uang muka brand diterima pada Desember dan konten tayang Januari, bank menunjukkan kas tahun pertama, sementara pekerjaan dan pengakuan dapat mempunyai konteks periode berbeda. Ledger perlu menyimpan tanggal invoice, jatuh tempo, penerimaan, milestone, dan penyerahan. Memindahkan seluruh transaksi ke Januari hanya karena proyek selesai Januari menghilangkan fakta uang muka; mencatat seluruhnya sebagai pendapatan Desember juga dapat mengabaikan kewajiban yang belum dilakukan.
Pembatalan juga dapat menghasilkan saldo menggantung. Brand meminta refund Rp40 juta, tetapi agency sudah membayar talent Rp20 juta sebagai cancellation fee. Jangan menutup selisih ke akun “biaya campaign”. Simpan addendum, credit note, bukti pengembalian, invoice talent, dan persetujuan penyelesaian.
Rekening penampungan bukan obat ajaib
Beberapa agency menggunakan rekening terpisah untuk menerima seluruh pembayaran brand. Ini membantu kontrol, tetapi tidak menentukan kepemilikan uang. Rekening atas nama agency tetap perlu didukung ledger yang memisahkan kas milik agency, utang kepada talent, uang muka, dan dana pihak lain bila memang ada dasar.
Kontrol internal minimum adalah pemisahan orang yang mengubah rekening talent dari orang yang menyetujui pembayaran. Perubahan data bank harus dikonfirmasi melalui kanal kedua. Setiap batch transfer dilampiri daftar campaign, nilai bruto talent, komisi, pemotongan, reimbursement, dan jumlah bersih. Talent menerima statement, bukan hanya notifikasi transfer.
Saldo utang talent direkonsiliasi per nama dan per kampanye. Agency yang hanya melihat total utang dapat membayar dua kali atau melupakan fee lama. Talent yang berpindah manajemen tetap berhak memperoleh dokumen atas periode saat ia dikelola.
PPN dan bentuk badan tidak boleh muncul sebagai kejutan
Ketika agency telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau transaksinya membawa kewajiban PPN, invoice komersial, faktur pajak, nilai jasa, dan reimbursement perlu konsisten. Artikel ini tidak menetapkan satu perlakuan PPN untuk semua struktur creator karena penyerahan dan status pihak dapat berbeda. Titik amannya adalah memeriksa kewajiban sebelum quote dikirim, bukan setelah brand menolak invoice.
Untuk tahun 2026, agency berbentuk badan juga perlu memeriksa perubahan aturan PPh badan dan fasilitas yang relevan. Publikasi DJP tentang PP 20 Tahun 2026 menekankan bahwa sejumlah badan tidak lagi berada pada skema PPh final UMKM seperti asumsi sebelumnya. Akibatnya, kualitas laporan laba rugi, pengakuan pendapatan, dan dokumentasi biaya menjadi semakin penting.
Tiga dokumen penutup setiap kampanye
Pertama, campaign settlement yang menunjukkan nilai kontrak brand, potongan, penerimaan, biaya produksi, hak setiap talent, komisi agency, dan saldo. Kedua, paket pajak yang berisi invoice, faktur bila relevan, bukti potong masuk, bukti potong keluar, dan penjelasan perbedaan nilai. Ketiga, deliverable closure yang mencatat konten tayang, revisi, lisensi, serta kewajiban yang masih terbuka.
Ketiganya harus bisa dibaca bersama. Settlement tanpa kontrak hanya perhitungan internal. Kontrak tanpa settlement tidak menunjukkan realisasi. Bukti potong tanpa pemetaan tidak menunjukkan transaksi mana yang dikreditkan.
Dasar resmi di balik alur kontrak
– Direktorat Jenderal Pajak, “Endorsement Selebgram dalam Perspektif Pajak”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, “Endorser Makin Marak, Apakah Penghasilannya Kena Pajak?”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, halaman “PPh Pasal 23/26”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, halaman “Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23”, pajak.go.id. – Direktorat Jenderal Pajak, “Badan Usaha Justru Tidak Terbebani dengan PP 20/2026, Ini Penjelasannya”, pajak.go.id.
Uang yang masuk dulu ke agency bukan otomatis milik agency seluruhnya, dan bukan otomatis uang titipan seluruhnya. Jawabannya berada pada kontrak, siapa menanggung kewajiban, dan siapa memperoleh hak atas imbalan. Agency yang sehat tidak menunggu auditor atau talent marah untuk menjelaskan hal itu. Sejak quote pertama, ia sudah tahu perannya, struktur invoice, alur bukti potong, dan cara membagi settlement. Tanpa empat hal tersebut, pertumbuhan revenue hanya memperbesar tumpukan uang yang belum jelas pemilik dan pajaknya.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Topik: Data Wajib Pajak
- Entitas: Tax Compliance
- Topik: PPh Potong Pungut
- Indeks: PPh Bukti Potong
- Artikel terkait: Brand Bayar Influencer lewat Agency: Siapa yang Perlu Memikirkan Bukti Potong?
- Artikel terkait: Agency Fee plus Media Spend: Kenapa struktur invoice menentukan pekerjaan pajaknya
- Artikel terkait: Influencer Global Dibayar Brand Indonesia: PPh lintas negara dan dokumen treaty perlu dipikirkan
