Label cross-border dapat menggambarkan beberapa bisnis yang sama sekali berbeda. Seller Indonesia mengirim barang ke pembeli Singapura. Brand luar negeri menjual barang ke konsumen Indonesia. Pedagang Indonesia membeli iklan dari platform asing. Marketplace membayar seller dalam dolar. Atau stok disimpan di gudang luar negeri lalu dijual ke beberapa negara.
Menyebut semuanya “pajak cross-border” justru mengaburkan masalah. Pajak Indonesia mulai bertemu transaksi lintas negara pada beberapa titik: status subjek pajak, sumber penghasilan, PPh atas penghasilan seller, PPN atas barang atau jasa, pemotongan pembayaran kepada luar negeri, kurs, kepabeanan, serta perjanjian pajak.
Peta transaksi sebelum mencari tarif
Gambar pihak dan negara: seller, pembeli, marketplace, pemroses pembayaran, pemilik stok, gudang, kurir, dan penyedia jasa. Catat barang atau jasa bergerak dari mana ke mana, uang dibayar siapa kepada siapa, serta kontrak berada pada entitas mana.
Satu seller dapat memakai platform global tetapi seluruh transaksi tetap domestik. Sebaliknya, pembayaran rupiah ke rekening Indonesia dapat berasal dari penjualan luar negeri yang diselesaikan platform. Nama platform serta mata uang tidak cukup menentukan.
Pisahkan pula ekspor barang, penjualan jasa, royalti, komisi, dan produk digital. Setiap kategori dapat memiliki perlakuan berbeda.
PPh marketplace 0,5 persen memiliki ruang lingkup tertentu
PMK 37 Tahun 2025 mengatur marketplace atau pihak lain yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui PMSE. Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli ditunjuk DJP pada 1 Juli 2026.
Pedagang dalam negeri dalam ketentuan mempunyai kriteria terkait penerimaan penghasilan melalui rekening serta penggunaan alamat IP Indonesia atau nomor telepon berkode Indonesia. Namun keberadaan transaksi luar negeri tidak boleh disimpulkan hanya dari kriteria teknis tersebut.
Jika seller Indonesia menjual melalui marketplace yang ditunjuk, periksa apakah transaksi masuk populasi pungutan, dokumen tagihan, dasar peredaran bruto, dan PPh yang dipungut. Jika memakai platform global yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 Indonesia, seller tidak otomatis bebas dari PPh. Mekanisme pemungutan platform dan kewajiban pajak atas penghasilan adalah dua hal berbeda.
Status subjek pajak seller
Wajib Pajak dalam negeri pada prinsipnya dikenai pajak atas penghasilan sesuai ketentuan Indonesia, termasuk penghasilan dari luar negeri dengan aturan kredit pajak serta perjanjian yang relevan. Status tidak ditentukan oleh paspor atau lokasi platform saja.
Orang pribadi perlu menilai tempat tinggal, keberadaan, niat bertempat tinggal, serta ketentuan status subjek pajak. Badan melihat tempat pendirian atau kedudukan dan fakta lain sesuai aturan.
Seller yang pindah negara, mempunyai perusahaan asing, atau mengelola bisnis dari beberapa tempat sebaiknya tidak menebak status. Kesalahan status dapat mengubah ruang lingkup penghasilan yang dilaporkan.
Sumber penghasilan dan bentuk usaha
Penjualan kepada pembeli luar negeri belum otomatis membuat seluruh laba hanya kena pajak di negara pembeli. Analisis melihat jenis penghasilan, tempat kegiatan, kontrak, keberadaan tetap, agen, gudang, serta perjanjian penghindaran pajak berganda.
Menyimpan stok dan staf di negara lain dapat menciptakan kewajiban lokal atau risiko bentuk usaha tetap berdasarkan hukum serta perjanjian. Menggunakan fulfilment center bukan sekadar keputusan logistik.
Jangan menunggu omzet besar. Sebelum membuka gudang atau menunjuk agen yang dapat mengikat kontrak, minta analisis negara tujuan.
PPN PMSE bukan PPh seller
DJP mempunyai rezim PPN PMSE atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemungut PPN PMSE yang ditunjuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi dalam cakupan.
Ini berbeda dari PPh Pasal 22 marketplace atas penghasilan pedagang dalam negeri. Satu platform dapat muncul dalam daftar PPN PMSE dan juga menjadi pihak lain pemungut PPh, tetapi objek, dokumen, dan fungsi pajaknya berbeda.
Seller yang membeli software, iklan, cloud, atau layanan digital asing perlu memeriksa invoice dan PPN yang dipungut. Seller yang menjual produk digital ke luar negeri perlu menilai PPN Indonesia serta kewajiban negara pembeli berdasarkan fakta.
Ekspor barang dan kepabeanan
Barang yang keluar Indonesia memerlukan jejak ekspor, klasifikasi, nilai, invoice, dokumen pengangkutan, dan ketentuan kepabeanan. Fasilitas atau perlakuan PPN ekspor bergantung syarat serta bukti.
Jika seller mengirim barang satu per satu melalui kurir, jangan menganggap nilai kecil menghapus seluruh dokumentasi. Gunakan prosedur resmi dan simpan nomor pengiriman serta dokumen ekspor yang tersedia.
Retur dari luar negeri juga perlu direncanakan. Barang kembali dapat menimbulkan proses impor kembali, biaya, dan dokumen koreksi. Hubungkan ke transaksi awal.
Barang masuk ke Indonesia
Seller luar negeri atau seller Indonesia yang mengimpor stok menghadapi bea masuk, pajak dalam rangka impor, larangan pembatasan, dan kewajiban lain sesuai jenis barang. Marketplace tidak menggantikan peran importir serta dokumen kepabeanan.
Harga landed cost harus mencakup bea, pajak, freight, insurance, handling, dan kurs. Jangan menghitung margin dari harga supplier saja.
Jika platform atau logistik menawarkan skema delivered duty paid, periksa siapa importir dan dokumen atas nama siapa. Kemudahan checkout tidak menghapus tanggung jawab hukum.
Pembayaran jasa ke luar negeri
Seller Indonesia dapat membayar iklan, software, lisensi, komisi, atau jasa kepada pihak luar negeri. Pembayaran tersebut dapat memunculkan PPh Pasal 26 atau ketentuan lain, dengan kemungkinan penggunaan tarif perjanjian pajak jika syarat terpenuhi.
Klasifikasikan pembayaran. Fee jasa berbeda dari royalti atau sewa. Periksa beneficial owner, surat keterangan domisili, dan dokumen sesuai aturan. Jangan memakai tarif perjanjian hanya karena vendor mengirim alamat luar negeri.
PPN atas pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud juga perlu diperiksa, termasuk apakah sudah dipungut pemungut PPN PMSE.
Mata uang dan kurs
Settlement USD tidak boleh dicatat dengan kurs acak dari aplikasi. Gunakan kurs sesuai standar akuntansi serta ketentuan pajak yang relevan untuk tanggal transaksi, pemotongan, pembayaran, atau pelaporan.
Simpan nilai mata uang asli, kurs, sumber kurs, nilai rupiah, fee konversi, dan selisih kurs. Pencairan platform dapat terjadi beberapa hari setelah penjualan, sehingga selisih kurs merupakan komponen terpisah.
Jangan mengurangi omzet dengan fee konversi hanya karena bank menerima rupiah lebih kecil.
Dokumen settlement global
Platform global dapat membayar melalui entitas berbeda dari nama brand. Simpan kontrak seller, terms, invoice, payout statement, transaction report, withholding document asing, dan rekening.
Petakan gross sales, refund, platform fee, foreign tax withheld, payment processing, currency conversion, dan net payout. Pajak yang dipotong di luar negeri belum tentu otomatis dapat dikreditkan di Indonesia. Periksa jenis, dasar, bukti, dan batas kredit.
Jika dokumen hanya tersedia dalam dashboard, unduh rutin. Simpan terjemahan kerja bila perlu, tetapi pertahankan versi asli.
Risiko pajak berganda dan kredit pajak luar negeri
Penghasilan yang dikenai pajak di negara sumber dan Indonesia dapat memperoleh mekanisme penghindaran pajak berganda melalui kredit atau perjanjian sesuai syarat. Kredit tidak selalu sama dengan seluruh pajak asing yang dibayar.
Seller memerlukan bukti pajak asing, perhitungan per negara atau jenis penghasilan, serta hubungan ke penghasilan yang dilaporkan. Pajak penjualan, VAT, atau marketplace fee tidak otomatis menjadi kredit PPh luar negeri.
Rencanakan dokumen sebelum pembayaran. Meminta bukti dari platform setahun kemudian sering sulit.
Data pelanggan dan regulasi nonpajak
Penjualan lintas negara juga menyentuh perlindungan konsumen, privasi, pelabelan, keamanan produk, sanksi perdagangan, dan kontrol ekspor. Artikel pajak tidak menggantikan pemeriksaan regulasi tersebut.
Lokasi pelanggan dan data transaksi harus ditentukan dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara alamat kartu, alamat kirim, IP, dan domisili pembeli dapat berbeda.
Tentukan data mana yang benar-benar diperlukan dan lindungi informasi personal.
Checklist sebelum membuka negara baru
Siapa entitas seller? Di mana stok? Siapa importir atau eksportir? Apakah ada gudang atau staf? Siapa pembeli? Apa jenis produk? Siapa menerima pembayaran? Pajak apa dipungut platform? Dokumen apa diterbitkan? Kurs apa digunakan? Apakah ada perjanjian pajak? Bagaimana retur?
Jawaban tersebut membentuk scope analisis. Tanpa peta, konsultasi akan berputar pada tarif yang mungkin tidak relevan.
Kapan perlu bantuan lintas negara
Segera cari bantuan ketika membuka entitas atau gudang asing, omzet negara tujuan material, ada pemotongan pajak asing, menjual produk digital ke banyak negara, membayar royalti atau jasa luar negeri, memakai agen, atau menerima surat otoritas.
Penasihat Indonesia mungkin perlu berkoordinasi dengan penasihat negara tujuan. Mintalah kesimpulan tertulis mengenai asumsi, risiko, dokumen, dan langkah.
Rekonsiliasi per negara dan per pajak
Buat ledger yang memisahkan negara pembeli, negara stok, negara entitas platform, mata uang, gross sales, refund, VAT atau sales tax, customs, withholding income tax, fee, serta net payout. Jangan menaruh semua pajak asing dalam satu kolom.
Pajak konsumsi yang dipungut dari pembeli bukan otomatis beban seller. Withholding tax atas penghasilan berbeda dari marketplace fee. Bea masuk berkaitan dengan pergerakan barang. Pemisahan ini menentukan dokumen serta perlakuan di Indonesia.
Rekonsiliasi gross to net per negara lalu gabungkan ke pembukuan rupiah. Selisih kurs, waktu, dan reserve dicatat. Payout lintas negara tidak boleh menjadi satu-satunya sumber omzet.
Marketplace sebagai merchant of record
Sebagian model menjadikan platform pihak yang menjual kepada pelanggan atau mengelola pajak konsumsi sebagai merchant of record. Model lain hanya mempertemukan seller serta pembeli. Nama fitur tidak cukup; baca kontrak.
Tentukan siapa menerbitkan invoice, siapa menetapkan harga, siapa menanggung refund, siapa memungut VAT, dan siapa mempunyai hubungan dengan pembeli. Struktur tersebut memengaruhi gross versus net presentation dan kewajiban negara tujuan.
Jangan menganggap platform menanggung pajak penghasilan seller hanya karena memungut VAT pelanggan.
Transfer pricing dan pihak berelasi
Seller Indonesia dapat memiliki perusahaan pemasaran, gudang, atau distributor di luar negeri. Harga barang, fee jasa, lisensi merek, serta pembagian laba antarpihak berelasi perlu wajar dan didukung dokumentasi sesuai aturan.
Membiarkan seluruh margin di entitas yang hanya menerima pembayaran dapat menimbulkan pertanyaan. Petakan fungsi, aset, dan risiko masing-masing perusahaan. Kontrak harus sejalan dengan praktik.
Threshold negara tujuan
Beberapa negara menerapkan ambang registrasi VAT atau sales tax, kewajiban marketplace, atau nexus ekonomi. Ambang dapat berubah dan berbeda menurut produk. Jangan menyalin aturan satu negara ke negara lain.
Buat calendar compliance per negara: registrasi, laporan, pembayaran, invoice, dan penyimpanan data. Verifikasi lewat otoritas atau penasihat lokal. Artikel ini tidak dapat menetapkan tarif universal.
Retur, garansi, dan replacement
Replacement gratis dapat tetap memerlukan dokumen ekspor atau impor. Retur ke Indonesia dapat menimbulkan bea jika tidak memakai prosedur yang tepat. Simpan referensi transaksi awal dan alasan.
Jika barang dihancurkan di negara tujuan, simpan bukti pihak ketiga. Jangan menghapus stok serta omzet tanpa dokumen. Garansi yang dijalankan distributor perlu direkonsiliasi dengan fee atau reimbursement.
Seller cross-border tidak menjadi rumit hanya karena paket melewati perbatasan. Kompleksitas muncul ketika penghasilan, barang, jasa, uang, dan dokumen melewati batas melalui jalur berbeda. Pajak Indonesia mulai bertemu transaksi pada saat seller Indonesia memperoleh penghasilan, memanfaatkan jasa asing, mengekspor atau mengimpor, membayar pihak luar negeri, atau mempunyai kehadiran di negara lain. Peta transaksi yang akurat selalu datang sebelum pilihan tarif.
Bacaan dan rujukan terkait di ePajak.or.id
- Kategori: Pajak
- Entitas: Pajak UMKM
- Entitas: Pajak E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk E-Commerce
- Pertanyaan terkait: Konsultan Pajak untuk UMKM
- Entitas: Pajak PMA
- Artikel terkait: Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli Jadi Pemungut PPh: Apa Artinya buat Pedagang Dalam Negeri?
- Artikel terkait: Marketplace Potong PPh, Seller Masih Bayar Pajak Sendiri? Ini Titik yang Harus Direkonsiliasi
